Personel keamanan swasta AS yang dikontrak untuk menjaga pusat distribusi bantuan kemanusiaan di Rafah justru menarik diri ketika situasi memanas.

Gaza, Palestina (Xinhua/Indonesia Window) – Ribuan warga Palestina memadati pusat distribusi bantuan kemanusiaan di Rafah pada Selasa (26/5), yang berujung pada kericuhan dan menyebabkan gangguan ketertiban pada hari pertama pembukaan pusat tersebut yang beroperasi di bawah pengawasan militer Israel, demikian diungkapkan beberapa saksi mata dan narasumber Palestina kepada Xinhua.

Didirikan di bundaran Al-Alam di Gaza selatan oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung Israel, sebuah organisasi yang berbasis di Amerika Serikat (AS), pusat bantuan tersebut ditujukan untuk menyalurkan bantuan makanan kepada warga yang mengalami kekurangan pangan akibat blokade Israel. Namun, kericuhan terjadi ketika warga berusaha menyerbu fasilitas tersebut dan mengambil paket-paket bantuan makanan, bahkan membongkar sebagian pagar kawat berduri yang mengelilingi lokasi tersebut.

Menurut para saksi mata, situasi dengan cepat memburuk akibat kerumunan yang sangat padat dan massa yang berdesakan yang memperparah kekacauan.

Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan kerumunan massa yang menyerbu daerah tersebut dan berdesakan untuk mengambil paket bantuan. Militer Israel mengatakan bahwa pasukannya, yang dikerahkan di luar lokasi untuk pengamanan, melepaskan tembakan peringatan namun membantah telah menembak langsung ke arah kerumunan itu ataupun menembak dari helikopter.

Sejumlah narasumber Palestina mengungkapkan bahwa personel keamanan swasta AS yang dikontrak untuk menjaga pusat tersebut justru menarik diri ketika situasi memanas. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan terkait korban dalam insiden itu.

Kantor media Gaza yang dikelola Hamas mengecam cara penyaluran bantuan tersebut dan menyebutnya sebagai "kegagalan besar", serta menuduh Israel sengaja menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat tekanan politik. Dalam pernyataannya, mereka mengkritik inisiatif Israel dan AS yang menyalurkan bantuan di area yang disebut "zona penyangga", serta menuding Israel menjalankan strategi "kelaparan sistematis".

Pernyataan tersebut menyerukan dibukanya kembali penyeberangan Gaza dan agar organisasi-organisasi kemanusiaan internasional diizinkan untuk beroperasi tanpa pembatasan.

GHF, yang beroperasi secara independen dari PBB dan lembaga bantuan internasional besar, menghadapi kritik yang semakin tajam di Gaza. Warga dan pihak berwenang setempat menilai bahwa keberadaan GHF justru merusak martabat warga Palestina dan mengesampingkan peran organisasi kemanusiaan yang telah lama beroperasi di wilayah tersebut.

PBB juga secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap inisiatif tersebut. "Kami telah menonton video yang berasal dari Gaza di sekitar salah satu titik distribusi yang didirikan oleh GHF. Dan sejujurnya, video-video ini, gambar-gambar ini, sangat memilukan," ungkap Stephane Dujarric, juru bicara (jubir) Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres, pada Selasa.

"Sebagaimana telah disampaikan oleh Guterres pekan lalu, kami dan mitra-mitra kami memiliki rencana yang terperinci, berprinsip, dan secara operasional didukung oleh Negara-negara Anggota untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Dujarric, sambil menegaskan tentang "rencana yang secara operasional baik."

Menurut otoritas kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas, jumlah warga Palestina yang tewas sejak pecahnya konflik Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023 telah melampaui 54.000 orang.

Laporan: Redaksi