Perluasan operasi militer Israel berisiko menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi jutaan warga Palestina.

PBB (Xinhua/Indonesia Window) – Seorang pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (5/8) memperingatkan tentang kemungkinan perluasan operasi militer Israel di seluruh Jalur Gaza.

Laporan-laporan terbaru mengenai kemungkinan keputusan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas operasi militer Israel ke seluruh Jalur Gaza, jika benar, sangat mengkhawatirkan, demikian disampaikan oleh Miroslav Jenca, asisten sekretaris jenderal PBB untuk Eropa, Asia Tengah, dan Amerika.

"Perluasan operasi militer ini berisiko menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi jutaan warga Palestina dan dapat semakin membahayakan nyawa warga Israel yang masih disandera di Gaza," ungkap Jenca kepada Dewan Keamanan PBB dalam sebuah taklimat.

"Hukum internasional sangat jelas dalam hal ini. Gaza adalah dan harus tetap menjadi bagian integral dari negara Palestina di masa depan," tegasnya.

Seperti yang dinyatakan oleh Mahkamah Internasional di dalam Opini Penasihat (Advisory Opinion) pada Juli 2024, Israel diwajibkan untuk segera menghentikan semua aktivitas permukiman baru dan mengevakuasi seluruh pemukim dari wilayah Palestina yang diduduki, serta mengakhiri kehadiran ilegalnya di sana secepat mungkin, kata Jenca.

"Situasi di Gaza sangat mengerikan. Kondisinya tidak dapat ditoleransi," ujar Jenca, seraya menyebutkan bahwa warga Palestina setiap hari menghadapi kondisi yang kumuh dan tidak manusiawi.

Sejak pecahnya konflik pada Oktober 2023, lebih dari 60.000 warga Palestina telah tewas, ungkap Kementerian Kesehatan Gaza. Lebih dari 1.200 warga Palestina tewas dan lebih dari 8.100 lainnya luka-luka saat berupaya mengakses pasokan makanan sejak akhir Mei tahun ini, termasuk di lingkungan lokasi distribusi bantuan yang dijaga militer dan dikelola AS di Gaza, tambah Jenca.

"Korban tewas dan luka terus bertambah, setiap harinya, tanpa ada tanda-tanda penderitaan tersebut akan berakhir," ujarnya.

Israel terus membatasi bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza secara ketat, dan bantuan yang diizinkan masuk sangat tidak mencukupi. Kelaparan merajalela di Gaza, tutur Jenca kepada Dewan Keamanan PBB.

"Saya ingin kembali menegaskan kecaman sekretaris jenderal PBB terhadap kekerasan yang terus berlanjut di Gaza, termasuk penembakan, pembunuhan, dan pencederaan orang-orang yang berusaha mendapatkan makanan untuk keluarga mereka," kata Jenca. "Warga sipil harus dihormati, dilindungi, dan tidak boleh dijadikan target atau secara sengaja dicabut haknya untuk memperoleh akses mendapatkan makanan atau bantuan penyelamat nyawa lainnya. Pelanggaran terhadap hal itu adalah kejahatan perang."

Pejabat PBB tersebut mendesak Israel untuk segera mengizinkan dan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan yang cukup bagi warga sipil yang membutuhkan secara cepat dan tanpa hambatan guna mencegah penderitaan dan korban jiwa lebih lanjut.

Tidak ada solusi militer untuk konflik di Gaza atau konflik Israel-Palestina yang lebih luas, kata Jenca. "Kita harus membangun kerangka kerja politik dan keamanan yang dapat meredakan krisis kemanusiaan di Gaza, memulai pemulihan dan rekonstruksi dini, menangani masalah keamanan yang nyata di tengah masyarakat Israel dan Palestina, serta memastikan berakhirnya pendudukan ilegal Israel dan mencapai solusi dua negara yang berkelanjutan," imbuh Jenca.

Laporan: Redaksi