

Orang-orang berkumpul di sebuah bangunan yang hancur di Kota Rafah, Jalur Gaza selatan, pada 12 Maret 2024. Warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza saat ini bertambah menjadi 31.184, seperti dilaporkan Kementerian Kesehatan Palestina yang berbasis di Gaza pada Selasa (12/3). (Xinhua/Khaled Omar)
Perlindungan terhadap warga sipil di Gaza, Palestina, dan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan harus menjadi prioritas.
Washington DC, AS (Xinhua) – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken pada Rabu (13/3) mengatakan bahwa Israel, sembari menjalankan operasi militernya di Gaza, harus memprioritaskan perlindungan terhadap warga sipil dan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan."Kami berharap kepada pemerintah Israel untuk memastikan hal tersebut menjadi prioritas -- melindungi warga sipil, memberikan bantuan yang mereka butuhkan. Itu harus menjadi pekerjaan utama, bahkan ketika mereka melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi negaranya dan menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh Hamas," ujar Blinken.Blinken mengatakan kepada para wartawan dalam sebuah jumpa pers di Departemen Luar Negeri AS, tak lama setelah dirinya bertemu secara virtual dengan para mitra internasional guna mengoordinasikan pembentukan sebuah koridor maritim untuk pengiriman bantuan vital bagi warga Gaza.Blinken mengatakan bahwa konferensi video tersebut juga diikuti oleh para pejabat dari Siprus, Inggris, Uni Emirat Arab, Qatar, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai upaya untuk mengimplementasikan inisiatif yang dipimpin AS yang diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden dalam pidato kenegaraannya pekan lalu mengenai pendirian dermaga sementara di Laut Mediterania dan di lepas pantai Gaza."Setelah didirikan, koridor ini akan memungkinkan pendistribusian hingga 2 juta makanan setiap harinya, serta obat-obatan, air, dan pasokan kemanusiaan penting lainnya. Ini merupakan sesuatu yang akan membutuhkan waktu untuk benar-benar terwujud, meskipun kami sedang mengupayakannya secepat mungkin. Dan saya ingin menekankan: ini adalah pelengkap, bukan pengganti, dari cara-cara lain untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dan, khususnya, jalur darat tetap menjadi cara yang paling penting dalam memasukkan bantuan ke Gaza dan kemudian menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkannya."Pejabat pemerintahan Biden mengatakan bahwa dibutuhkan waktu beberapa pekan agar dermaga tersebut dapat beroperasi penuh."Israel masih perlu membuka sebanyak mungkin titik akses dan membiarkannya tetap terbuka guna memastikan segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik," lanjut Blinken.Dia menyoroti perbatasan Kerem Shalom yang dikontrol Israel, di mana dia mengatakan bahwa peningkatan kemampuan penapisan dan kapasitas pemeriksaan, di antara langkah-langkah lainnya, diperlukan "untuk memasukkan lebih banyak bantuan dengan lebih cepat."Dirinya juga mengimbau Israel untuk melonggarkan pembatasan terhadap produk-produk utama dan memberikan "kejelasan yang jauh lebih besar, konsistensi yang jauh lebih besar" mengenai apa yang dimaksud dengan barang-barang yang dapat digunakan untuk tujuan sipil maupun militer.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

DPR Jepang resmi dibubarkan jelang pemilu 8 Februari
Indonesia
•
23 Jan 2026

Kanselir Jerman terbuka dengan kemungkinan pemungutan suara mosi percaya sebelum Natal
Indonesia
•
12 Nov 2024

Biden temui pimpinan Kongres AS pada sesi ‘lame duck’
Indonesia
•
30 Nov 2022

Utusan China serukan tindakan untuk mitigasi dampak meluasnya konflik Gaza di Suriah
Indonesia
•
28 Feb 2024


Berita Terbaru

PBB: Lebih dari 2.100 anak tewas atau terluka sejak eskalasi konflik di Timur Tengah
Indonesia
•
25 Mar 2026

Iran bantah lakukan negosiasi dengan AS, menyebutnya tidak bermakna dalam kondisi sekarang
Indonesia
•
25 Mar 2026

Tingkat kepuasan terhadap Trump capai titik terendah di tengah lonjakan harga bbm dan penolakan perang Iran
Indonesia
•
25 Mar 2026

PLTN Fukushima Daiichi buang 55.000 ton lebih air limbah terkontaminasi nuklir ke laut pada 2025
Indonesia
•
25 Mar 2026
