Komisaris HAM PBB peringatkan potensi “mengerikan” serangan militer Israel ke Rafah

Penyerangan ke Rafah juga dapat berarti berakhirnya segelintir bantuan kemanusiaan yang telah masuk dan didistribusikan dengan dampak yang sangat besar bagi seluruh Gaza, termasuk ratusan ribu orang yang terancam kelaparan dan kekurangan makanan di bagian utara.

 

Jenewa, Swiss (Xinhua) – Potensi serangan militer penuh ke Rafah sangat mengerikan, mengingat sejumlah besar warga sipil, yang mayoritas merupakan perempuan dan anak-anak, kemungkinan besar akan tewas dan terluka, seperti diperingatkan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Volker Turk pada Senin (12/2).

“Belum lama ini, saya telah memperingatkan penderitaan tak terbayangkan yang dihadapi oleh warga Palestina di Gaza. Hari ini, sayangnya, mengingat pembantaian yang terjadi sejauh ini di Gaza, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi di Rafah,” ujar komisaris HAM PBB itu dalam sebuah pernyataan media.

Terletak di Jalur Gaza selatan dan menjadi satu-satunya pintu gerbang Gaza ke seluruh dunia yang tidak dikendalikan langsung oleh Israel, Rafah saat ini dihuni sekitar 1,5 juta warga Palestina, sementara sebelum serangan 7 Oktober populasinya hanya 250.000 jiwa.

Selain rasa sakit dan penderitaan yang ditimbulkan oleh bom dan peluru, penyerangan ke Rafah juga dapat berarti berakhirnya segelintir bantuan kemanusiaan yang telah masuk dan didistribusikan dengan dampak yang sangat besar bagi seluruh Gaza, termasuk ratusan ribu orang yang terancam kelaparan dan kekurangan makanan di bagian utara, ujar Turk dalam pernyataannya.

Dirinya mengungkapkan bahwa kantornya telah berulang kali memperingatkan tindakan-tindakan yang melanggar hukum perang, dan prospek operasi seperti itu ke Rafah menimbulkan risiko terjadinya kejahatan yang kejam lebih lanjut.

“Israel harus mematuhi perintah yang mengikat secara hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional, serta mematuhi hukum kemanusiaan internasional secara menyeluruh. Mereka yang menentang hukum internasional telah diberi peringatan. Pertanggungjawaban harus diminta,” ujarnya.

Kepala lembaga HAM PBB itu mendesak para pemimpin dunia untuk “mencegah alih-alih membiarkan” kekerasan lebih lanjut, serta menyerukan gencatan senjata secepatnya, mengatakan bahwa semua sandera yang tersisa harus dibebaskan dan perlu adanya tekad kolektif baru untuk mencapai solusi politik.

Laporan: Redaksi