Ketua IAEA sebut tak ada akumulasi uranium pengayaan tinggi di Iran

Pengayaan uranium Iran yang dilaporkan “berada tepat di bawah (level) yang diperlukan untuk sebuah senjata nuklir,” tak ditemukan oleh para petugas inspeksi Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA).

 

Wina, Austria (Xinhua) – Tidak ada “produksi” atau “akumulasi” uranium pengayaan tinggi yang ditemukan oleh para petugas inspeksi Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) di Iran, kata Rafael Grossi, direktur jenderal lembaga tersebut, pada Senin (6/3).

Pernyataan itu disampaikan Grossi di sela-sela pertemuan Dewan Gubernur IAEA, menyusul laporan Bloomberg pada 19 Februari yang mengeklaim bahwa para petugas inspeksi IAEA di Iran telah mendeteksi partikel uranium yang diperkaya ke level yang “berada tepat di bawah (level) yang diperlukan untuk sebuah senjata nuklir.”

Otoritas Iran menepis laporan semacam itu dalam beberapa hari terakhir, menggarisbawahi tujuan damai dari program nuklirnya.

Saat berbicara di hadapan Dewan Gubernur IAEA sebelumnya pada Senin, Grossi mengonfirmasi bahwa partikel uranium yang “jauh melampaui tingkat pengayaan yang dinyatakan oleh Iran” telah ditemukan di pabrik pengayaan Fordow pada Januari. Lembaga tersebut dan Iran kini telah memulai pembahasan teknis untuk mengklarifikasi isu ini, imbuhnya.

Namun, Grossi mengatakan dalam konferensi pers itu “memang benar bahwa osilasi tertentu dapat terjadi dalam jenis kaskade ini, jadi Anda mungkin akan mendapatkan angka yang lebih tinggi dari level yang diperkirakan dari operator.”

Ketua IAEA tersebut mengunjungi Teheran pada Jumat (3/3) dan Sabtu (4/3), dan bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi Iran termasuk presiden negara itu, Ebrahim Raisi.

Menurut pernyataan gabungan yang dirilis setelah kunjungan Grossi, Iran telah setuju untuk mengizinkan badan pengawas nuklir PBB itu “melaksanakan aktivitas verifikasi dan pemantauan lebih lanjut yang sesuai,” dan kedua pihak telah berjanji untuk meningkatkan kerja sama guna mengatasi masalah perlindungan yang belum terselesaikan.

Laporan: Redaksi