Pemulihan pemerintahan di Gaza harus berada di bawah pemerintahan Palestina yang sah dan penguatan Otoritas Palestina bertujuan untuk memimpin upaya pemulihan tersebut.

PBB (Xinhua/Indonesia Window) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Rabu (17/7) mendorong untuk lebih menekankan lagi pentingnya menemukan resolusi politik untuk mengatasi krisis yang terus berlanjut di Gaza.

"Kita harus kembali fokus untuk menemukan solusi politik yang akan mengakhiri pendudukan dan menyelesaikan konflik sesuai dengan hukum internasional, dan resolusi PBB yang relevan," kata Courtenay Rattray, chef de cabinet sekjen PBB, dalam debat Dewan Keamanan mengenai Gaza, atas nama sekjen PBB.

Rattray menyoroti situasi yang parah di Gaza, yang ditandai dengan konflik yang terus berlangsung dan pelanggaran hukum, serta menyuarakan keprihatinan tentang meningkatnya ketidakstabilan regional dan krisis yang signifikan di Gaza.

Rattray memberikan laporan situasi terbaru yang suram, mengatakan, "Dalam beberapa pekan terakhir, operasi militer Israel dan pertempuran semakin intensif di Gaza. Roket-roket terus diluncurkan oleh kelompok-kelompok bersenjata Palestina dari Gaza ke pusat-pusat populasi Israel."

"Rafah hancur lebur – dan perlintasan Rafah masih ditutup, yang kian menghambat operasi kemanusiaan," imbuhnya.

Dia mencatat adanya pengungsian besar-besaran di Gaza, dengan "hampir 2 juta orang telah mengungsi -- hampir seluruh penduduk Gaza -- dan banyak di antara mereka yang mengungsi berkali-kali."

Menyoroti rusaknya ketertiban umum dan meningkatnya ancaman dampak limpahan (spillover) regional, Rattray menegaskan kembali seruan PBB untuk gencatan senjata kemanusiaan secepatnya dan "pembebasan seluruh sandera secepatnya dan tanpa syarat."

Rattray menekankan pentingnya kebutuhan akan akses yang konsisten terhadap bantuan kemanusiaan di semua titik perlintasan untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan penduduk sipil.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya tindakan segera untuk mengatasi krisis ini, menyatakan bahwa "Kita harus mengubah arah. Semua aktivitas pemukiman harus segera dihentikan."

"Pemukiman Israel merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan hambatan utama bagi perdamaian." Rattray menyerukan pemulihan pemerintahan di Gaza di bawah pemerintahan Palestina yang sah dan penguatan Otoritas Palestina untuk memimpin upaya pemulihan.

PBB tetap berkomitmen untuk mendukung semua upaya guna mencapai kesepakatan perdamaian yang berkelanjutan yang sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB.

Rattray menutup pernyataannya dengan seruan kepada semua pihak yang terlibat untuk mengintensifkan upaya guna mengakhiri kekerasan dan mengupayakan resolusi abadi yang menghormati hak-hak dan martabat semua orang yang terlibat.

Laporan: Redaksi