Pemerintah jaga defisit APBN 2023 di bawah 3 persen

Defisit APBN tahun 2023 makin mengecil, yaitu sebesar 598,2 triliun rupiah atau 2,84 persen.

 

Jakarta (Indonesia Window) – Defisit APBN tahun 2023 berada di bawah tiga persen, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

“Defisit APBN tahun 2023 makin mengecil, yaitu sebesar 598,2 triliun rupiah atau 2,84 persen. Ini secara konsisten melaksanakan Perpu 1/2020 atau Undang-Undang 2/2020 yaitu konsolidasi fiskal di mana pada tahun 2023 defisit harus dijaga di bawah tiga persen dari GDP,” ujar Menkeu dalam keterangan pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis.

Menkeu menyampaikan pendapatan negara pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 2.463 triliun rupiah yang berasal dari pemasukan perpajakan sebesar 2.021 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 441,4 triliun rupiah, dan hibah 0,4 triliun rupiah.

Sementara itu, belanja negara tahun depan mencapai 3.061,2 triliun rupiah yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar 2.246,5 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 814,7 triliun rupiah.

“Untuk belanja negara, seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden, fokusnya pada yang pertama dan paling penting adalah belanja untuk meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia),” ungkapnya.

Selain itu, kata Menkeu, belanja negara juga difokuskan pada penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi, dan pengembangan ekonomi hijau, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemerintah juga terus memperluas, memperkuat, dan mereformasi jaring pengaman sosial dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui Survei Register Ekonomi dan Sosial.

“Pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan reformasi birokrasi dan reformasi di kementerian/lembaga,” lanjutnya.

Sri Mulyani juga memerinci alokasi anggaran pada APBN 2023 yakni untuk sektor pendidikan mencapai 612,2 triliun rupiah yang terdiri atas pemerintah pusat 237,1 triliun rupiah, transfer ke daerah sebesar 305,6 triliun rupiah, dan pembiayaannya 69,5 triliun rupiah.

“Untuk bidang kesehatan, tidak hanya anggarannya Pak Menkes yang disampaikan, ada anggaran 178,7 triliun rupiah di mana belanja dari pemerintah pusat 118,7 triliun rupiah, transfer ke daerah 60 triliun rupiah,” imbuhnya.

Sri Mulyani melanjutkan, anggaran untuk bantuan-bantuan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada saat guncangan terjadi adalah sebesar 476 triliun rupiah yang terdiri atas anggaran pemerintah pusat 454,7 triliun rupiah, transfer ke daerah 17 triliun rupiah, dan pembiayaan 4,3 triliun rupiah.

Sementara itu, untuk ketahanan pangan Menteri Keuangan mengalokasikan 104,2 triliun rupiah, terdiri atas belanja pemerintah pusat 81,7 triliun rupiah dan transfer ke daerah 22,5 triliun rupiah.

Untuk bidang energi, termasuk subsidi dan kompensasi, dianggarkan sebesar 341,3 triliun rupiah di mana subsidi kompensasi mencapai 339,6 triliun rupiah dan pengeluaran di bidang energi lainnya 1,7 triliun rupiah.

“Infrastruktur tahun depan mencapai 392,1 triliun rupiah di mana belanja pusat adalah 211,1 triliun rupiah, transfer ke daerah 95 triliun rupiah, dan pembiayaan 86 triliun rupiah. Terakhir, pertahanan keamanan, TNI-Polri, dan seluruh yang melaksanakan itu termasuk tahapan pemilu mencapai 316,9 triliun rupiah,” tandasnya.

Laporan: Radaksi