
Analis: Mengakui kelaparan tidak hapus tanggung jawab AS atas krisis Gaza

Warga Palestina membawa karung berisi tepung setelah bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza melalui pos perbatasan di Beit Lahia, Jalur Gaza utara, pada 27 Juli 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Pembicaraan gencatan senjata mandek, dengan beberapa kritikus menunjuk dukungan tak tergoyahkan AS untuk Israel sebagai penghalang utama.
Gaza, Palestina (Xinhua/Indonesia Window) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini mengakui bahwa Gaza sedang mengalami "kelaparan nyata," dan mengumumkan rencana untuk mendirikan pusat distribusi makanan baru yang diawasi oleh Israel di wilayah tersebut.Menyinggung kekacauan dan pembunuhan yang terjadi sebelumnya akibat mekanisme distribusi bantuan yang didukung AS dan Israel di Gaza, para analis dan penduduk Palestina berargumen bahwa perubahan nada bicara Trump belakangan ini hanyalah manuver politik untuk meredam opini publik, dan kecil kemungkinannya akan membawa perubahan nyata dalam kebijakan AS terkait krisis yang sedang berlangsung di Gaza."Pengakuan AS atas kelaparan memang penting dari segi hukum dan moral, namun tetap bersifat simbolis jika tidak direalisasikan dengan perubahan kebijakan yang nyata," kata Hussam al-Dajani, analis politik yang berbasis di Gaza, kepada Xinhua."Ketika negara terkuat di dunia mengakui kelaparan di suatu tempat, hal ini membawa kewajiban. Namun, alih-alih mengarah pada tindakan perlindungan, ini justru memperkuat mekanisme penderitaan dengan menyerahkan pengawasan bantuan kepada Israel," katanya."Pendekatan ini tidak menguntungkan bagi kepentingan penduduk sipil, tetapi justru memperpanjang kerentanan mereka," ujarnya.Al-Dajani menjelaskan bahwa model bantuan yang sekarang diusulkan oleh AS berisiko mengubah bantuan kemanusiaan menjadi alat politik, bukan sarana untuk meringankan penderitaan."Kita melihat sistem bantuan yang dirancang bukan untuk menyelamatkan nyawa, tetapi untuk mengelola dan mengontrol populasi yang sedang dikepung," katanya.Esmat Mansour, seorang analis politik yang berbasis di Ramallah, mengungkapkan keprihatinan serupa. Dia menggambarkan inisiatif AS itu sebagai legitimasi atas "rezim bantuan" yang sangat terkait dengan struktur militer dan agenda keamanan."Israel tidak memberikan bantuan. Israel mengatur akses ke bantuan dengan cara yang sesuai dengan tujuan strategisnya yang lebih luas," kata Mansour kepada Xinhua."AS memilih memperkuat kerangka itu daripada mengusulkan mekanisme kemanusiaan independen, semakin mengaburkan batas antara bantuan dan kontrol," katanya.
Seorang anak Palestina yang mengungsi terlihat di sebuah tempat penampungan di Gaza City bagian barat pada 26 Juli 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Sedikitnya 25 orang tewas dalam serangan Israel ke sekolah-sekolah di Gaza City
Indonesia
•
05 Aug 2024

Sekjen PBB ungkap kekhawatiran terkait RUU Israel tentang badan bantuan PBB
Indonesia
•
11 Oct 2024

Unit investigasi gabungan Korsel ajukan surat perintah penangkapan Presiden Yoon
Indonesia
•
31 Dec 2024

Trump abaikan ancaman Musk dirikan parpol baru di tengah perseteruan yang sedang berlangsung
Indonesia
•
10 Jul 2025


Berita Terbaru

Trump rencanakan perpanjangan blokade terhadap Iran
Indonesia
•
30 Apr 2026

Analisis – Akankah aliansi oposisi baru Israel ‘Together’ patahkan dominasi Netanyahu dalam politik Israel?
Indonesia
•
30 Apr 2026

Partai Demokrat ingin cegah Trump serang Kuba, Senat AS tak setuju
Indonesia
•
30 Apr 2026

Deplu AS akan terbitkan paspor dalam jumlah terbatas yang tampilkan potret Trump
Indonesia
•
30 Apr 2026
