Peluang bisnis Inggris di Indonesia setelah Brexit

Jakarta (Indonesia Window) – Keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE) atau dikenal dengan istilah Brexit (British Exit) sudah nyata, namun kesepakatan dengan UE belum akan tercepai hingga 31 Januari 2020.

Keluarnya Inggris dari UE dengan atau tanpa kesepakatan sama-sama mengundang banyak tantangan bagi negara kerajaan tertua di Eropa tersebut.

Saat Inggris keluar dari UE, pemerintah Indonesia baru membentuk kabinet baru dengan nama Indonesia Maju.

Duta Besar RI untuk Inggris Rizal Sukma melihat dua hal tersebut sebagai momen yang tepat untuk memaparkan proyeksi kebijakan Indonesia dalam lima tahun ke depan bagi para pelaku bisnis di Inggris pada acara tahunan “Indonesia Briefing” 2019 yang digelar oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris dan Irlandia berkolaborasi bersama Bank Indonesia dan Dewan Bisnis ASEAN Inggris pada Selasa (12/11).

Indonesia Briefing 2019 diharapkan dapat memberikan gambaran utuh proyeksi kebijakan Indonesia dalam lima tahun ke depan kepada pemangku kepentingan di Inggris, demikian pernyataan dari situs jejaring Kementerian Luar Negeri RI yang dikutip di Jakarta, Kamis.

Ekonomi nasional

Dalam pemaparannya Direktur Eksekutif Bank Indonesia Aida Budiman menyoroti tiga isu utama, yakni stabilitas dan ketahanan ekonomi Indonesia; peran bank sentral melalui bauran kebijakan bank sentral untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung stabilitas sistem keuangan; serta prioritas Indonesia melalui ekspor, investasi dan peningkatan peran digital ekonomi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Perekonomian Indonesia masih stabil di tengah pelemahan pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi masih diprediksi di kisaran lima persen dengan tingkat inflasi masih dapat dipertahankan di kisaran 3,5 persen ±1 persen, lebih baik dibandingkan negara-negara di kawasan lainnya,” terang Aida.

Bank Indonesia, bersama pemangku kepentingan lainnya bekerja sama untuk mendukung lima prioritas Kabinet Indonesia Maju di sektor pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi yang menghambat investasi, dan transformasi ekonomi.

“Sinergi ini dilakukan antara lain melalui koordinasi rutin yang membahas situasi fiskal dan moneter, koordinasi untuk mengelola current account deficit melalui pengembangan manufaktur, pariwisata, dan industri maritim, bauran inovasi dalam pembiayaan pembangunan, serta pengembangan kebijakan di sektor digital ekonomi dan sektor finansial,” lanjut Aida Budiman.

Diharapkan melalui bauran kebijakan termasuk inovasi dalam pembiayaan pembangunan, dan pengembangan kebijakan di sektor ekonomi dan keuangan digital guna mendukung 5 prioritas pemerintah tersebut, Indonesia akan memenuhi ambisinya sebagai high income country, tambah dia.

Sementara itu, Direktur lembaga think tank keuangan Autonomous Research, Dr. Ninasapti menyoroti beberapa permasalahan domestik yang perlu diselesaikan oleh pemerintah Indonesia guna mencapai target pertumbuhan Indonesia di kisaran lima persen ditengah perang dagang global saat ini.

“Lima prioritas pemerintah Indonesia di sektor sumber daya manusia, infrastruktur, reformasi regulasi, reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik, dan transformasi ekonomi ke arah industrialisasi merupakan refleksi pemerintah untuk memperbaiki dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini,” jelas Ninasapti.

Ekonom senior itu meyakinkan para pelaku bisnis di Inggris bahwa meskipun perlu waktu untuk memperbaiki beberapa aspek dalam pengelolaan pembangunan di Indonesia saat ini, Indonesia sedang berada di arah yang benar dan potensial bagi para pelaku bisnis dunia saat ini.

Perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia juga ditegaskan oleh Muhammad Lutfi, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Menteri Perdagangan dan Duta Besar RI untuk Jepang.

“Indonesia tumbuh sebesar 1000 persen sejak 1998,” tegasnya.

Namun demikian, hal ini tidak dicapai dengan mudah dan Indonesia masih memiliki beragam tantangan di masa depan dalam mencapai ambisinya, seperti bonus demografi dan jebakan kelompok bepengasilan menengah atau middle income trap.

“Presiden telah mencanangkan bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2045,” jelas Muhammad Lutfi, seraya menambahkan hal tersebut memerlukan reformasi besar guna mendorong investasi dan industrialisasi agar menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia.

Dia mencontohkan transformasi ekonomi Indonesia melalui tumbuhnya industri ekonomi digital yang telah menimbulkan efek domino bagi pertumbuhan sektor-sektor industri lainnya di tanah air.

“Cerita mengenai Indonesia adalah seperti perumpamaan getting rich before the country gets old, berbisnis dengan Indonesia sekarang sebelum Indonesia akan dipenuhi oleh pemain-pemain lainnya. Tidak mudah berbisnis di Indonesia, namun nothing is impossible in Indonesia,” kata Muhammad Lutfi.

Indonesia Briefing 2019 juga membahas komitmen Pemerintah Indonesia dalam perubahan iklim, pendanaan riset dan inovasi bagi para ilmuwan Indonesia dan bagaimana Indonesia dapat menjadi bagian dari rantai pasokan global.

Laporan: Redaksi