The Washington Post: Pekerja federal AS diminta tak lagi terapkan ‘work from home’

Pegawai federal Amerika Serikat diminta tak lagi menerapkan aktivitas bekerja dari rumah (work from home) setelah pandemik berakhir berbulan-bulan lalu.

 

New York City, AS (Xinhua) – Terlalu banyak pegawai federal di Washington DC, Amerika Serikat (AS), yang terus melakukan aktivitas bekerja dari rumah (work from home) berbulan-bulan setelah pandemik berakhir, dan itu tidak dapat dibiarkan, tulis The Washington Post pada Selasa (1/8) dalam sebuah artikel opini.

“Di beberapa lembaga, ketidakhadiran pegawai berdampak negatif terhadap layanan pelanggan,” sebut artikel yang ditulis oleh Michael R. Bloomberg, salah satu pendiri Bloomberg sekaligus pendiri Bloomberg Philanthropies, yang juga menjabat sebagai wali kota New York City pada 2002 hingga 2013. “Ini sudah berlangsung terlalu lama. Pandemi sudah berakhir. Alasan untuk membiarkan kantor kosong juga harus diakhiri.”

Sebuah survei yang dilakukan oleh Kantor Akuntabilitas Pemerintah (Government Accountability Office/GAO) AS baru-baru ini menunjukkan betapa buruknya situasi tersebut. GAO mengukur penggunaan kantor pusat dari 24 lembaga federal selama satu pekan masing-masing pada Januari, Februari, dan Maret. Sebanyak enam dari lembaga-lembaga ini, yakni Departemen Pertanian, Administrasi Layanan Umum, Departemen Perumahan dan Pengembangan Perkotaan, Kantor Manajemen Personalia, Administrasi Usaha Kecil, dan Administrasi Jaminan Sosial, mencatat rata-rata tingkat okupansi kurang dari 10 persen.

Rata-rata tingkat okupansi di 17 lembaga tercatat di angka 25 persen atau kurang. Di seluruh 24 lembaga, rata-rata tingkat okupansi tak jauh melebihi angka 20 persen. “Dengan kata lain, kantor-kantor federal sebagian besar kosong,” menurut artikel itu.

Tidak ada alasan yang tepat mengapa pegawai pemerintah jauh lebih lambat dibandingkan pekerja lainnya untuk kembali bekerja di kantor setidaknya beberapa hari dalam sepekan, terutama ketika ada begitu banyak pekerjaan, mulai dari layanan sosial hingga penegakan hukum, yang membutuhkan kehadiran pegawai secara fisik, imbuh artikel itu.

Laporan: Redaksi