Jerman akan gelar pemilu dini pada Februari 2025

Partai Demokrat Sosial (Social Democratic Party/SPD) yang berkuasa mencapai kesepakatan dengan partai oposisi Persatuan Demokrat Kristen (Christian Democratic Union/CDU) dan Persatuan Sosial Kristen (Christian Social Union/CSU) untuk menggelar pemilihan umum federal dini atau lebih awal pada 23 Februari 2025.

 

Berlin, Jerman (Xinhua/Indonesia Window) – Partai Demokrat Sosial (Social Democratic Party/SPD) yang berkuasa mencapai kesepakatan dengan partai oposisi Persatuan Demokrat Kristen (Christian Democratic Union/CDU) dan Persatuan Sosial Kristen (Christian Social Union/CSU) untuk menggelar pemilihan umum federal dini atau lebih awal pada 23 Februari 2025, menurut laporan lembaga penyiaran publik Jerman ZDF pada Selasa (12/11).

Keputusan tersebut memajukan tanggal pemilihan umum dari yang semula dijadwalkan pada 28 September. Sementara itu, Rolf Muetzenich, kepala kelompok parlemen SPD, juga mengatakan pada Selasa bahwa Kanselir Jerman Olaf Scholz akan menghadapi mosi kepercayaan di Bundestag pada 16 Desember.

Keputusan tersebut muncul di tengah krisis politik di tubuh koalisi yang berkuasa. Sebelumnya pada bulan ini, koalisi SPD, Partai Hijau (The Greens), dan Partai Demokrat Merdeka (Free Democratic Party/FDP) gagal mencapai kesepakatan terkait isu anggaran.

Akibatnya, Scholz memecat Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner, yang juga merupakan pemimpin FDP. Merespons langkah tersebut, FDP mengumumkan penarikan diri dari pemerintahan koalisi.

Scholz kemudian mengusulkan mosi kepercayaan Bundestag pada 15 Januari 2025. Namun, partai-partai oposisi berpendapat bahwa pemungutan suara harus diadakan lebih awal.

Dalam sesi wawancara baru-baru ini dengan lembaga penyiaran ARD, Scholz mengindikasikan bahwa dia akan mempertimbangkan untuk menjadwalkan mosi kepercayaan sebelum Natal jika semua pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan tentang waktu penyelengaraannya.

Jika Scholz gagal dalam mosi kepercayaan, presiden dapat membubarkan Bundestag, dan setelahnya pemilihan umum baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.

Laporan: Redaksi