Havana, Kuba (Xinhua/Indonesia Window) – Menteri Luar Negeri (Menlu) Kuba Bruno Rodriguez pada Kamis (12/11) mengatakan bahwa pernyataan terbaru Kelompok Tujuh (Group of Seven/G7) mengabaikan dampak merugikan yang ditimbulkan oleh embargo Amerika Serikat (AS) terhadap Kuba, sekaligus mendukung dalih-dalih yang direkayasa untuk menghukum negara Karibia tersebut.

Dalam sebuah unggahan di platform media sosial X, Rodriguez mengungkapkan bahwa pernyataan para menlu G7, yang dirilis pada Rabu (11/11) setelah dua hari pembicaraan di Paris, "mengesampingkan kenyataan mengenai dampak kejam dari blokade, perang ekonomi, dan blokade energi yang diberlakukan oleh pemerintah AS terhadap Kuba."

Rodriguez menggambarkan kebijakan AS terhadap Kuba sebagai tindakan "genosida" dan pelanggaran "terang-terangan, masif, dan sistematis" terhadap hak asasi manusia (HAM) rakyat Kuba serta kedaulatan negara-negara ketiga.

Dia mengingatkan bahwa pada 28 Oktober, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan diakhirinya embargo AS terhadap Kuba, yang telah diberlakukan Washington selama lebih dari enam dekade.

Rodriguez mengatakan bahwa komunitas internasional sekali lagi mengecam embargo tersebut dalam Majelis Umum, sementara G7 justru memilih untuk mengulangi "argumen-argumen palsu yang direkayasa oleh Washington" guna membenarkan embargo tersebut.

Anggota G7, yang terdiri dari Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan AS, menyatakan keprihatinan atas "krisis ekonomi yang mendalam dan kebutuhan kemanusiaan" di Kuba serta menyerukan perbaikan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan.

Bagian pernyataan yang membahas Kuba tidak menyebut embargo AS, sanksi ekonomi, maupun ancaman intervensi militer dari pemerintahan Trump. Pernyataan itu juga tidak menyinggung perintah eksekutif Washington pada 29 Januari, yang menetapkan proses untuk memberlakukan tarif tambahan terhadap barang-barang dari negara-negara yang memasok minyak ke Kuba.

Laporan: Redaksi