Inggris dan UE adopsi kesepakatan baru pasca-Brexit ‘Windsor Framework’

Kerangka Kerja Windsor (Windsor Framework) difinalisasi pada akhir Februari lalu setelah negosiasi panjang, bertujuan untuk meredam isu-isu perdagangan yang ditimbulkan oleh kesepakatan pendahulunya, Protokol Irlandia Utara, yang memberlakukan pemeriksaan perbatasan pada barang-barang asal Inggris yang tiba di Irlandia Utara.

 

London, Inggris (Xinhua) – Sebuah kesepakatan baru yang bertujuan meredakan ketegangan perdagangan pasca-Brexit di Irlandia Utara secara resmi ditandatangani oleh Inggris dan Uni Eropa (UE) pada Jumat (24/3), demikian diumumkan para pihak terkait dalam sebuah pernyataan bersama.

Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly dan Wakil Presiden Komisi Eropa Maros Sefcovic menandatangani kesepakatan itu dalam pertemuan mereka di London. Menurut pernyataan bersama mereka, baik Inggris maupun UE mengambil “pendekatan positif” dan “menegaskan kembali niat mereka” untuk menggunakan kerangka kerja tersebut guna menyelesaikan masalah perdagangan di masa depan.

Isi kesepakatan baru yang dinamai ‘Kerangka Kerja Windsor’ (Windsor Framework) tersebut difinalisasi pada akhir Februari lalu setelah negosiasi panjang. Kesepakatan itu bertujuan untuk meredam isu-isu perdagangan yang ditimbulkan oleh kesepakatan pendahulunya, Protokol Irlandia Utara, yang memberlakukan pemeriksaan perbatasan pada barang-barang asal Inggris yang tiba di Irlandia Utara.

Sebagai elemen sentral dari kesepakatan baru itu, ‘Rem Stormont’ (Stormont Brake), yang namanya diambil dari nama Majelis Irlandia Utara, dimaksudkan untuk memberi anggota parlemen Irlandia Utara lebih banyak suara atas aturan UE yang akan diterapkan di kawasan tersebut.

Meski partai-partai politik Irlandia Utara sebagian besar mendukung kerangka kerja tersebut, Partai Unionis Demokratik (Democratic Unionist Party/DUP) mempertanyakan cara ‘Rem Stormont’ akan bekerja. Sebagai tanda protes, partai tersebut menolak untuk bergabung dalam pembagian kekuasaan pemerintahan di Stormont selama lebih dari setahun, sehingga merusak stabilitas politik.

Laporan: Redaksi