Kemnaker dan Huawei Indonesia sepakat tingkatkan kompetensi digital di Tanah Air

Kementerian Ketenagakerjaan dan Huawei Indonesia memperkuat kemitraan strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam pengembangan SDM dan peningkatan kompetensi digital di Jakarta, Selasa (26/5/2026). (Kementerian Ketenagakerjaan RI)

Perkembangan transformasi teknologi menuntut kesiapan SDM yang mampu beradaptasi dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.

 

Jakarta (Indonesia Window) — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Huawei Indonesia memperkuat kemitraan strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dalam pengembangan SDM dan peningkatan kompetensi digital, di Jakarta, Selasa (26/5).

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Kepala Pusat Pasar Kerja Kemnaker, R. Nurhidajat, bersama Direktur SDM Huawei Indonesia, Andhi Mufti, serta disaksikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi.

Dalam kesempatan tersebut, Cris Kuntadi menyampaikan bahwa perkembangan transformasi teknologi menuntut kesiapan SDM yang mampu beradaptasi dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Karena itu, keterlibatan dunia usaha dinilai penting dalam mendukung peningkatan kompetensi masyarakat.

“Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan SDM yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Dunia industri membutuhkan tenaga kerja yang adaptif dan memiliki keterampilan sesuai perkembangan teknologi,” ujarnya.

Sekjen Kemnaker menambahkan, pemerintah terus mendorong pelatihan vokasi dan program magang yang terhubung dengan kebutuhan pasar kerja. Kerja sama dengan Huawei Indonesia diyakini dapat memperluas kesempatan peningkatan kompetensi bagi generasi muda, khususnya di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan digitalisasi industri.

Selain memperluas kolaborasi dengan sektor industri, Kemnaker RI juga melakukan pembenahan tata kelola program magang melalui penguatan regulasi dan pengawasan berbasis digital. Langkah tersebut dilakukan agar program magang berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi peserta maupun perusahaan.

“Program magang harus berjalan dengan tata kelola yang baik. Karena itu, pemerintah hadir melalui regulasi agar pelaksanaannya lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi peserta maupun perusahaan,” kata Cris.

Kemnaker akan terus membuka kerja sama dengan dunia usaha, lembaga pelatihan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas pelaksanaan program magang serta pelatihan vokasi di berbagai daerah.

“Upaya tersebut dilakukan guna mendukung terciptanya SDM yang kompeten dan mampu bersaing di tengah perkembangan industri yang terus berubah,” pungkasnya.

Laporan: Redaksi

Bagikan

Komentar

Berita Terkait