AS catat rekor jumlah pengaduan terkait diskriminasi dari sekolah

Jumlah pengaduan terkait diskriminasi dari sekolah-sekolah di Amerika Serikat tercatat hampir 19.000 selama tahun fiskal terbaru yang berjalan mulai 1 Oktober 2021 hingga 30 September 2022, lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya dan memecahkan rekor 16.000 pengajuan yang dilaporkan pada tahun fiskal 2016.

 

New York City, AS (Xinhua) – Kantor Hak Sipil Departemen Pendidikan Amerika Serikat (AS) mencatat rekor hampir 19.000 pengaduan diskriminasi selama tahun fiskal terbaru yang berjalan mulai 1 Oktober 2021 hingga 30 September 2022.

Jumlah tersebut lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya dan memecahkan rekor 16.000 pengajuan yang dilaporkan pada tahun fiskal 2016, demikian dilansir surat kabar New York Times pada Ahad (1/1). “Indikator terbaru tentang bagaimana perselisihan sosial dan politik mengguncang negara itu tercermin di sekolah-sekolah di seluruh penjuru negeri,” menurut surat kabar itu. Disebutkan pula bahwa lonjakan itu berbanding terbalik dengan penurunan pengaduan yang diajukan ke kantor tersebut di bawah pemerintahan Trump.

Para pejabat mengatakan bahwa jumlah pengaduan terkait diskriminasi, yang sebagian besar menuding adanya diskriminasi berdasarkan disabilitas, ras, atau jenis kelamin, mencerminkan keluhan yang menumpuk selama krisis kesehatan masyarakat terburuk dalam seabad dan iklim hak-hak sipil yang paling memecah belah dalam puluhan tahun, menurut laporan itu.

“Keluhan-keluhan itu dicatat di saat sekolah-sekolah berjuang untuk pulih pascapenutupan yang berkaitan dengan pandemi, ditambah menurunnya nilai ujian dan meningkatnya tantangan kesehatan mental yang menunjukkan kerentanan di sebagian besar sistem pendidikan AS,” sebut laporan itu.

“Hal itu mencerminkan kepercayaan terhadap Kantor Hak Sipil sebagai tempat untuk mengupayakan perbaikan keadaan… Pada saat yang sama, cakupan dan volume bahaya yang harus dihadapi oleh anak-anak kita sangat besar,” sebut laporan itu mengutip pernyataan Catherine Lhamon, asisten sekretaris untuk hak-hak sipil.

Laporan: Redaksi