Pengembangan modul literasi media yang terintegrasi dengan kurikulum agama merupakan salah satu inovasi utama program yang mencakup topik-topik seperti upaya mengatasi ujaran kebencian, penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, dan penguatan nilai-nilai agama di ruang digital.

Jakarta (Indonesia Window) – Menteri Agama (Menag) Indonesia Nasaruddin Umar menyampaikan tanggapan positif pada inisiatif UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan) PBB tentang penguatan literasi media dan informasi, khususnya dalam pendidikan agama.

Menag menekankan bahwa pendekatan berbasis pendidikan relevan untuk mengatasi tantangan dalam melindungi generasi muda di tengah arus informasi digital yang cepat, ungkap Kementerian Agama RI dalam situs jejaringnya yang dikutip Indonesia Window pada Sabtu.

“Kita perlu melindungi para siswa,” tegasnya, seraya menjelaskan bahwa ekosistem pendidikan agama di Indonesia mencakup sekitar 42.000 pesantren. Saat ini kita memiliki pendidikan non-formal yang disebut pondok pesantren. Dalam konteks itu, kita memiliki total sekitar 42.000 pondok pesantren,” katanya.

Menurut menteri, tantangan utama terletak bukan hanya pada keberadaan konten berbahaya tetapi juga pada kapasitas pendidik dan sistem pendidikan untuk merespons, menyoroti bahwa guru di sekolah agama tidak sepenuhnya dilengkapi dengan pelatihan yang memadai.

Sejalan dengan hal tersebut, UNESCO menekankan bahwa pendekatan berbasis literasi sangat penting untuk mengatasi risiko digital, termasuk disinformasi, ujaran kebencian, dan bahaya daring.

Direktur kantor UNESCO Jakarta, Maki Katsuno-Hayashikawa, menyatakan bahwa literasi media harus diimplementasikan secara sistematis dan proaktif.

“Kami berpikir untuk melihat bagaimana kita dapat menggunakan literasi media dan informasi secara sistematis—bukan hanya untuk pencegahan, tetapi untuk secara proaktif mengatasi beberapa masalah seputar disinformasi, misinformasi, bahaya daring, dan ujaran kebencian,” katanya.

Dia juga menekankan peran penting guru dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. “Pelatihan guru tentang masalah ini sangat penting,” tambahnya.

Program yang dikembangkan oleh UNESCO dan mitranya di Indonesia tersebut mengadopsi pendekatan berbasis penelitian dan pengembangan kapasitas.

Spesialis Program UNESCO, Ana Lomtadze, menjelaskan bahwa studi tersebut melibatkan ratusan sekolah untuk memahami kondisi sebenarnya.

“Kami mensurvei 417 sekolah, termasuk madrasah, dan seorang peneliti dari UIII (Universitas Islam Internasional Indonesia), Aan, juga melakukan wawancara dengan berbagai guru, kepala sekolah dari sekolah agama,” katanya.

 Temuan menunjukkan bahwa pelatihan literasi digital yang ada masih terbatas dan belum terintegrasi secara efektif ke dalam praktik pengajaran.

 “Pelatihan semacam ini sangat singkat dan cepat, biasanya hanya dua jam, sehingga mereka tidak dapat mengintegrasikan apa yang mereka pelajari dalam pengajaran mereka,” kata Ana.

UNESCO mengusulkan pendekatan sistemik melalui pengembangan kurikulum, pelatihan guru, kebijakan sekolah, dan kolaborasi dengan orang tua.

“Yang kami usulkan adalah mengintegrasikan pendekatan literasi media dan berbagai alat pada tingkat sistemik, yang berarti pelatihan guru, pedoman sekolah, dan kebijakan,” katanya.

Temuan penelitian yang dipresentasikan oleh tim juga menunjukkan bahwa guru sudah memahami konsep literasi media tetapi kurang dalam implementasi keterampilannya.

Para pendidik dan kepala sekolah di Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah umumnya memahami konsep literasi media dan informasi, tetapi mereka masih kurang memiliki 'pengetahuan' praktis untuk mengimplementasikannya,” kata Aan.

Pengembangan modul literasi media yang terintegrasi dengan kurikulum agama merupakan salah satu inovasi utama program tersebut.

Modul-modul ini mencakup topik-topik seperti mengatasi ujaran kebencian, penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, dan penguatan nilai-nilai agama di ruang digital.

Program tersebut juga telah diujicobakan melalui pelatihan guru di beberapa daerah, menunjukkan antusiasme yang kuat dan inisiatif mandiri dari para peserta untuk mengimplementasikan materi tersebut di sekolah masing-masing.

Sebagai langkah selanjutnya, penguatan kelembagaan dan integrasi kebijakan dianggap penting untuk memastikan implementasi literasi media dan informasi yang berkelanjutan dalam lingkungan pendidikan agama.

Laporan: Redaksi