Indonesia minta Vietnam perlancar ekspor komoditas pertanian RI

Ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Vietnam diharapkan dapat berjalan lancar karena masih ada hambatan atas produk pertanian dan buah-buahan Indonesia untuk masuk ke pasar Vietnam.

 

Jakarta (Indonesia Window) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Presiden Vietnam Nguyễn Xuân Phúc untuk memperlancar ekspor komoditas pertanian dari Indonesia ke Vietnam.

Ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Vietnam diharapkan dapat berjalan lancar karena masih ada hambatan atas produk pertanian dan buah-buahan Indonesia untuk masuk ke pasar Vietnam, ujar Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama Presiden Nguyễn Xuân Phúc usai pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut kepala negara juga mendorong peningkatan kemitraan strategis baik secara bilateral maupun regional.

“Vietnam merupakan mitra strategis Indonesia sejak tahun 2013 dan pada pertemuan tadi kita telah membahas berbagai peningkatan kemitraan strategis, baik secara bilateral maupun kawasan,” ungkap presiden.

Dalam konteks kerja sama bilateral, kedua kepala negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan.

Presiden mengungkapkan, nilai perdagangan antara kedua negara sebesar 10 miliar dolar AS yang ditargetkan dicapai pada tahun 2023 telah terpenuhi di tahun 2021 dengan angka sebesar 11,06 miliar dolar AS.

“Dalam lima tahun terakhir terdapat peningkatan perdagangan sebesar 9,77 persen. Untuk itu, kita sepakat menetapkan target baru perdagangan bilateral sebesar 15 miliar dolar AS pada tahun 2028,” kata Presiden.

Kedua pemimpin juga membahas kerja sama di bidang investasi. Presiden mengapresiasi kepercayaan pemerintah Vietnam kepada perusahaan Indonesia yang berinvestasi di negara tersebut.

Akumulasi investasi Indonesia di Vietnam tercatat mencapai lebih dari 600 juta dolar AS yang meliputi 101 proyek. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan perlunya perlindungan terhadap investasi Indonesia di Vietnam.

“Saya mengharapkan penyelesaian beberapa isu yang dialami investor Indonesia yang akan mendorong investasi baru di masa mendatang,” tegasnya.

Selain itu, kedua pemimpin membahas upaya penguatan kerja sama di bidang energi bersih dan energi baru terbarukan.

Presiden menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman kerja sama di bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) antara kedua negara yang dinilainya dapat mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga matahari, tenaga hidrogen, dan smart grid.

“Saya juga menyambut baik rencana kolaborasi Vietnam dengan perusahaan BUMN dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, seperti PT BTM dan PT Wima untuk pemasaran motor listrik Gesit di Vietnam, Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk investasi pada pembuatan baterai EV (electric vehicle), dan PT INKA untuk pembelian komponen bus listrik,” ujarnya.

Selanjutnya, kedua pemimpin juga membahas peningkatan konektivitas kedua negara. Presiden Jokowi menekankan bahwa kedua negara harus segera mengembalikan arus lalu lintas barang dan wisatawan seperti masa prapandemi.

“Rute penerbangan langsung antarpusat-pusat bisnis dan pariwisata kedua negara harus direvitalisasi. Maskapai dari kedua negara diharapkan dapat memfinalisasi rencana rute penerbangan baru dari Da Nang ke Denpasar dan Hồ Chí Minh-Jakarta, maupun penambahan rute penerbangan Jakarta-Hồ Chí Minh City,” kata presiden.

Kedua pemimpin juga membicarakan perundingan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam.

Presiden Jokowi mengungkapkan, setelah melakukan perundingan intensif selama 12 tahun, Indonesia dan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan perundingan mengenai garis batas ZEE kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/ Konvensi PBB tentang Hukum Laut).

Dalam rangkaian pertemuan antara kedua pemimpin, juga disepakati tiga memorandum saling pengertian (MoU) antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam.

Ketiga memorandum tersebut adalah MoU antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI dan Kementerian Keamanan Umum Republik Sosialis Vietnam tentang Kerja Sama Penanggulangan Terorisme; MoU antara Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan Kementerian Keamanan Publik Republik Sosialis Vietnam tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Perdagangan Gelap Narkotika, Zat Psikotropika, dan Prekursornya; dan MoU antara Kementerian ESDM RI dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Sosialis Vietnam tentang Kerja Sama di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Saya berharap kerja sama perikanan dan pemberantasan IUU (illegal, unreported, and unregulated) fishing dapat diperkuat melalui percepatan finalisasi MoU kerja sama kelautan dan perikanan,” kata Presiden Jokowi.

Sementara terkait isu kawasan, Presiden RI dan Presiden Vietnam membahas peningkatan kerja sama ASEAN. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas dukungan Vietnam terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN.

“Prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 akan menekankan peran sentral ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan dan peran sentral ASEAN untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,” tandas Presiden Jokowi.

*1 dolar AS = 15.580 rupiah

Laporan: Redaksi