Jakarta (Indonesia Window) – Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menerapkan mekanisme yang transparan dan ketat dalam menyeleksi mereka yang mendaftar untuk melaksanakan haji 1441 Hijriah/2020.

Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Dr. Muhammad Saleh Benten mengatakan pada Jumat (24/7) bahwa tidak akan ada pengecualian dalam haji tahun ini, menurut laporan Saudi Gazette.

Menteri menekankan bahwa pengecualian itu berarti tidak ada pejabat kerajaan yang diizinkan untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut pada tahun ini.

"Penjaga Dua Masjid Suci, Raja Salman Bin Abdulaziz, memberikan perintah yang jelas untuk tidak mengadakan pengecualian selama haji tahun ini," kata Menteri Benten.

Guna mencegah penyebaran COVID-19 dan menjaga keselamatan jamaah, haji pada tahun ini hanya diadakan bagi tidak lebih dari 10.000 penduduk Arab Saudi, yang terdiri atas 70 persen warga asing dan 30 persen warga lokal.

Pendaftaran haji dibuka melalui situs jejaring Kementerian Haji dan Umroh pada 6-10 Juli 2020 dengan persyaratan ketat menyangkut kesehatan.

Menteri Benten menerangkan bahwa semua rencana pelaksanaan haji tahun ini disusun dengan cara yang jelas dan ketat, mulai dari karantina rumah yang harus dilakukan oleh setiap jamaah.

"Sama sekali tidak ada campur tangan manusia dalam memilih jamaah yang berpartisipasi dalam haji tahun ini. Kami memiliki mekanisme yang transparan dan kuat,” jelas menteri menanggapi proses pemilihan jamaah haji tahun ini.

"Kerajaan telah bekerja untuk menciptakan kondisi teraman bagi para jamaah guna memastikan keselamatan mereka sambil berusaha mencegah infeksi terjadi di antara mereka," imbuhnya.

Setengah juta peziarah berada di Arab Saudi ketika pandemik dimulai Maret lalu.

Tindakan pencegahan diberlakukan guna menahan penyebaran infeksi yang lebih luas di Makkah dan Madinah, kata Benten.

Selama dekade terakhir, Arab Saudi melayani lebih dari 150 juta Muslim dari seluruh dunia yang menunaikan haji dan umroh.

Laporan: Redaksi