Gagal bayar utang AS mungkin bisa terjadi jika perseteruan partisan dengan para pemimpin kongres terus berlarut tanpa penyelesaian.

Washington, AS (Xinhua) – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tidak akan melakukan perjalanan ke Papua Nugini dan Australia akhir bulan ini seperti yang telah direncanakan sebelumnya lantaran kebuntuan yang tengah berlangsung dalam negosiasi dengan para pemimpin kongres guna mengatasi plafon utang, demikian dilaporkan beberapa media AS pada Selasa (16/5), mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Biden seharusnya menjadi presiden AS pertama yang mengunjungi negara kepulauan Pasifik Papua Nugini dalam masa jabatannya, diikuti dengan perjalanan ke Sydney untuk pertemuan konferensi tingkat tinggi para pemimpin Quad, yang meliputi Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia.

Kendati demikian, Biden akan tetap pergi ke Hiroshima, Jepang, untuk berpartisipasi dalam KTT Kelompok Tujuh (Group of Seven/G7) yang berlangsung selama tiga hari mulai Jumat (19/5).

Sebelumnya pada hari itu, dalam sebuah konferensi pers rutin Gedung Putih, koordinator Dewan Keamanan Nasional AS untuk komunikasi strategis John Kirby mengatakan bahwa Gedung Putih sedang "mengevaluasi kembali" perjalanan Biden usai dari Jepang.

"Yang bisa saya katakan adalah G7 dan pergi ke Hiroshima. Presiden menantikan itu. Kami sedang meninjau sisa perjalanannya," kata Kirby kepada wartawan.

Kabar tentang perjalanan sang presiden ke luar negeri yang dipersingkat itu muncul saat Biden bertemu dengan para pemimpin kongres dari partai Demokrat dan Republik di Ruang Oval Gedung Putih untuk membahas isu plafon utang.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen menegaskan kembali pada Senin (15/5) bahwa gagal bayar utang AS mungkin bisa terjadi jika negara ini tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya segera setelah 1 Juni jika perseteruan partisan terus berlarut tanpa penyelesaian.

Biden akan berangkat dari Washington pada Rabu (17/5), singgah di Anchorage, Alaska, sebelum tiba di Jepang pada Kamis (18/5), menurut pedoman perjalanan yang diumumkan sebelumnya oleh Gedung Putih.

Laporan: Redaksi