Gagal bayar utang Amerika Serikat dengan tenggat waktu 1 Juni mendatang akan berdampak terhadap perekonomian, pasar, tabungan pensiun, dan bahkan sistem konstitusional negara itu.

New York City, AS (Xinhua) – Perdebatan tentang apakah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dapat menghindar dari plafon utang sehingga negara itu dapat terus membayar utangnya menjadi semakin sengit, dan konsekuensinya akan berdampak terhadap perekonomian, pasar, tabungan pensiun, dan bahkan sistem konstitusional negara itu, demikian dilansir surat kabar The New York Times (NYT) pada Selasa (9/5).

"Terdapat berita menggembirakan bagi presiden dan mereka yang sependapat dengan menteri keuangan pertama kita, Alexander Hamilton, bahwa kita harus membayar utang yang timbul secara legal. Akan jauh lebih menguntungkan jika kita melakukannya, bahkan jika itu berarti kekacauan jangka pendek seandainya Biden membiarkan tenggat waktu pada 1 Juni terlewat begitu saja," sebut laporan itu.

Pertama, pertimbangkan konsekuensinya jika AS berhenti membayar utangnya dan gagal bayar (default) pada 1 Juni. Ini akan membatalkan apa yang berusaha dicapai Hamilton dan para penerusnya, yaitu peringkat kredit nasional yang tidak dapat diragukan. "Kita akan melihat guncangan besar, atau hal lain yang lebih buruk, dalam dunia perbankan dan pasar finansial AS serta pasar modal dunia," menurut laporan itu.

"Kita juga mungkin akan melihat penurunan yang cepat dalam nilai dolar sebagai aset cadangan global di seluruh dunia. Nilai mata uang kita dalam kaitannya dengan nilai mata uang negara lain terutama berakar pada permintaan global untuk aset finansial berdenominasi dolar, karena kita telah melepaskan keunggulan kita sebagai pengekspor barang kepada China," lanjut laporan itu.

"Terakhir, bahkan prospek gagal bayar AS yang serius akan dengan cepat meningkatkan biaya pembayaran utang, menjadikan defisit kita lebih besar dari apa yang tercatat saat ini, sebuah konsekuensi yang sangat bertentangan dengan kekhawatiran yang diungkapkan Partai Republik tentang mengaitkan kenaikan plafon utang dengan pemangkasan anggaran besar-besaran," imbuhnya.

Gedung Putih dalam pernyataan di situs jejaringnya menyebutkan bahwa tidak ada preseden historis bagi pemerintah AS yang melewati tenggat waktu pembayaran dan melanggar pagu utangnya tanpa Kongres menaikkan atau menangguhkan batas undang-undang utang federal. Namun demikian, ada konsensus luas di antara para ekonom bahwa peristiwa semacam itu akan menimbulkan bencana ekonomi yang sepenuhnya dapat dihindari.

Laporan: Redaksi