Tokyo, Jepang (Xinhua/Indonesia Window) – "Seandainya ayah saya dapat menceritakan sedikit saja mengenai apa yang sebenarnya dia lakukan di China," ujar Ayako Kurahashi (79) sambil berdiri di depan sebuah monumen yang bertuliskan permohonan maaf ayahnya di sebuah kompleks permakaman di Yoshioka, Prefektur Gunma, Jepang.

Yukichi Osawa, ayah Kurahashi, bertugas di pasukan polisi militer Tentara Kwantung Jepang selama invasi Jepang ke China. Dia sempat ditempatkan di berbagai lokasi, termasuk Tianjin, Beijing, dan Dongning di Provinsi Heilongjiang, China timur laut.

Mengukir permohonan maaf di atas batu

Ketika Jepang menyerah pada 1945, Osawa ditangkap oleh pasukan Soviet, tetapi berhasil melarikan diri dan akhirnya kembali ke Jepang.

Pada 1986, saat dirinya terbaring mendekati ajal, Osawa mengambil secarik kertas dari samping bantalnya. "Dia menyerahkan catatan itu kepada saya dan berkata, 'Setelah saya meninggal, ukirkan kata-kata ini di batu nisan saya,'" kenang Kurahashi.

"Saya mengabdi di militer Jepang pada masa itu selama 12 tahun dan delapan bulan, 10 tahun di antaranya sebagai perwira junior angkatan darat yang ditempatkan di China (mantan perwira pembantu polisi militer)... Saya ikut serta dalam perang agresi, dan saya merasa sangat menyesal atas segala hal yang telah saya lakukan terhadap rakyat China. Saya tidak dapat melakukan hal apa pun selain menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada rakyat China," demikian tulisan di catatan tersebut.

Kurahashi mengatakan bahwa ayahnya sempat menyampaikan penyesalan karena telah berpartisipasi dalam perang agresi melawan China sebagai polisi militer dan berkeinginan agar sebuah monumen diukir bertuliskan permohonan maafnya, tetapi sang ayah tidak pernah menceritakan mengenai apa yang sebenarnya telah dia lakukan di China. Kendati demikian, paman dan kakak laki-lakinya dengan tegas menentang gagasan tersebut dan meyakini bahwa hal itu akan mencoreng kehormatan keluarga.

"Mengapa ayah saya merasa perlu meminta maaf?" Pertanyaan ini selalu menghantui Kurahashi.

Untuk mencari jawabannya, Kurahashi menghubungi seorang mantan perwira polisi militer yang pernah bertugas bersama Osawa. Dia menceritakan permohonan maaf ayahnya di saat-saat akhir hidupnya dan memohon agar diberi tahu mengenai apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh ayahnya pada masa itu.

"Dia diliputi emosi yang mendalam saat melihat foto-foto ayah saya di masa tuanya, tetapi dia tidak pernah terbuka mengenai apa yang telah terjadi pada masa itu," ujar Kurahashi.

Tak memperoleh jawaban atas pertanyaannya, Kurahashi mulai berpartisipasi dalam berbagai sesi studi dan seminar mengenai sejarah perang agresi Jepang terhadap China.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, dia bertemu dengan Li Suzhen, wakil presiden eksekutif di Asosiasi Penelitian Sejarah Lisan dan Budaya China-Jepang sekaligus profesor terkemuka di Changchun Normal University, China.

"Polisi militer Jepang memiliki kewenangan penangkapan yang ekstensif," ujar Li, seraya menambahkan bahwa ayah Kurahashi kemungkinan terlibat dalam tindak kejahatan berat, yang dapat menjelaskan mengapa dirinya berkeinginan untuk meminta maaf.

Instrumen penindasan yang kuat

Bagi Seiya Matsuno, sejarawan Jepang yang juga peneliti di Institut Penelitian Perdamaian Internasional Universitas Meiji Gakuin, peran polisi militer dalam invasi Jepang ke China merupakan hal yang esensial untuk memahami sejarah perang tersebut.

"Polisi militer sudah hadir di China saat Tentara Kwantung dibentuk," ujar Matsuno kepada Xinhua di Tokyo baru-baru ini. "Seiring meluasnya agresi Jepang menyusul Insiden 18 September dan Insiden 7 Juli, satuan-satuan polisi militer dikerahkan ke berbagai daerah di China."

Matsuno, yang telah lama mempelajari sejarah modern Jepang dan agresi Jepang terhadap China, memperlihatkan salinan dokumen-dokumen sejarah koleksinya kepada Xinhua.

Salah satunya adalah Sakusen Yomurei, atau Peraturan Dinas Lapangan (Field Service Regulations), yang disetujui oleh Kementerian Angkatan Darat Jepang pada 1940.

Matsuno menunjukkan sebuah bagian yang menguraikan tugas-tugas polisi militer, termasuk melindungi rahasia militer, memburu mata-mata, menyensor komunikasi dan organisasi media, serta menindas warga sipil yang dianggap "musuh" – termasuk mereka yang menentang tentara Jepang atau menolak bekerja sama dengan pasukan pendudukan.

"Polisi militer bertindak sebagai cakar dan garda depan tentara Jepang dalam menindas penduduk setempat selama invasi dan pendudukan Jepang," imbuh Matsuno. "Mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar dan merupakan organisasi yang sangat menakutkan."

Matsuno juga memperlihatkan salinan laporan rahasia dari satuan polisi militer Tentara Kwantung. Dokumen tersebut menggambarkan bagaimana penanganan seseorang yang dicurigai melakukan spionase.

Laporan itu menyimpulkan bahwa individu tersebut tidak memiliki nilai untuk "pemanfaatan balik", sebuah istilah yang merujuk pada upaya mengubah individu yang ditangkap menjadi agen Jepang, dan merekomendasikan agar yang bersangkutan "dipindahkan secara khusus."

"'Pemindahan secara khusus' berarti mengirim individu tersebut ke Unit 731," tutur Matsuno.

Bersambung ke bagian 2