Eskalasi militer di Timur Tengah, yang kini memasuki pekan kelima, dapat merugikan perekonomian di kawasan tersebut antara 3,7 hingga 6 persen dari produk domestik bruto kolektif mereka, setara dengan kerugian hingga 194 miliar dolar AS.

PBB (Xinhua/Indonesia Window) – Eskalasi militer di Timur Tengah, yang kini memasuki pekan kelima, dapat merugikan perekonomian di kawasan tersebut antara 3,7 hingga 6 persen dari produk domestik bruto (PDB) kolektif mereka, setara dengan kerugian hingga 194 miliar dolar AS, menurut laporan baru yang dirilis pada Selasa (31/3).

*1 dolar AS = 16.999 rupiah

Laporan dari Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme/UNDP) menyebutkan bahwa total nilai kerugian tersebut dapat melampaui pertumbuhan PDB regional kumulatif yang dicapai pada 2025.

Ditambah dengan perkiraan peningkatan pengangguran hingga 4 poin persentase atau hilangnya 3,6 juta pekerjaan, lebih banyak dibandingkan total pekerjaan yang tercipta di kawasan tersebut pada 2025, kemunduran itu akan mendorong hingga 4 juta orang ke jurang kemiskinan, menurut laporan berjudul ‘Eskalasi Militer di Timur Tengah: Implikasi Ekonomi dan Sosial bagi Kawasan Negara-Negara Arab’ (Military Escalation in the Middle East: Economic and Social Implications for the Arab States Region).

Penilaian itu mengungkap realitas yang mengkhawatirkan tentang kerentanan struktural yang menjadi ciri khas kawasan tersebut, yang memungkinkan eskalasi militer jangka pendek untuk menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang mendalam dan luas serta dapat bertahan dalam jangka panjang, urai laporan tersebut.

Temuan-temuan itu menyoroti bahwa dampaknya tidak seragam, bervariasi secara signifikan di seluruh kawasan tersebut karena karakteristik struktural dari berbagai subwilayah utamanya.

Di seluruh kawasan tersebut, pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia diperkirakan akan turun sekitar 0,2 hingga 0,4 persen, setara dengan kemunduran sekitar setengah tahun hingga hampir satu tahun dalam kemajuan pembangunan manusia, menurut laporan tersebut.

"Krisis ini menyadarkan negara-negara di kawasan itu untuk secara fundamental mengevaluasi kembali pilihan strategis mereka terkait kebijakan fiskal, sektoral, dan sosial, yang merupakan titik balik penting dalam jalur pembangunan kawasan tersebut," tutur Abdallah Al Dardari, asisten sekretaris jenderal PBB sekaligus direktur Biro Regional untuk Negara-Negara Arab di UNDP, dalam sebuah pernyataan pers.

"Temuan kami menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk memperkuat kolaborasi regional guna mendiversifikasi perekonomian, melampaui ketergantungan pada pertumbuhan yang didorong oleh hidrokarbon, dan untuk memperluas basis produksi, mengamankan sistem perdagangan dan logistik, serta memperluas kemitraan ekonomi, guna mengurangi paparan terhadap guncangan dan konflik," katanya.

Penilaian itu menggunakan pemodelan Computable General Equilibrium untuk menangkap skala gangguan yang disebabkan oleh konflik selama empat pekan, dan membuat pemodelan dampaknya melalui jalur transmisi utama, termasuk peningkatan biaya perdagangan, kerugian produktivitas sementara, dan kerusakan aset (modal) lokal.

Pemodelan tersebut membuat lima skenario simulasi, yang mewakili skenario konflik dengan tingkat eskalasi yang semakin meningkat, mulai dari ‘gangguan moderat’, di mana biaya perdagangan naik 10 kali lipat, hingga ‘gangguan ekstrem dan guncangan energi’, di mana biaya perdagangan melonjak 100 kali lipat, yang diperparah oleh penghentian produksi hidrokarbon. 

Laporan: Redaksi