Ekonomi digital Indonesia pada 2030 capai 5.800 triliun rupiah

Ekonomi digital Indonesia akan tumbuh empat kali lipat, didukung oleh puncak bonus demografi pada 2030, yaitu 68 persen berusia produktif, termasuk di dalamnya Gen Y, Gen Z, Gen A.

 

Jakarta (Indonesia Window) – Ekonomi digital Indonesia akan tumbuh empat kali lipat pada 2030, mencapai 5.800 triliun rupiah, kata Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis.

Pembayaran digital akan tumbuh 2,5 kali lipat pada 2030, mencapai 12.300 triliun rupiah, ujar presiden seraya menambahkan, ekonomi digital Indonesia tersebut bisa dicapai karena negara kepulauan terbesar di dunia itu didukung oleh puncak bonus demografi pada 2030, yaitu 68 persen berusia produktif, termasuk di dalamnya Gen Y, Gen Z, Gen A.

Selain itu, saat ini jumlah ponsel (telepon seluler) aktif di Indonesia mencapai 354 juta, yang melebihi jumlah penduduk saat ini yang mencapai 280 juta, ungkap Jokowi seperti dikutip oleh Sekretariat Kabinet RI dalam pernyataan tertulisnya.

“Artinya, satu orang bisa memiliki ponsel lebih dari satu. Dengan jumlah pengguna internet yang sudah mencapai 185 juta, juga jumlah yang sangat besar sekali. Potensinya besar sekali,” ujarnya.

Oleh karena itu, kepala negara menekankan bahwa transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan bidang keuangan menjadi sangat penting, dan hal ini  semakin didorong dengan pesatnya perkembangan teknologi, termasuk penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor, mulai dari administrasi, jasa, hingga hiburan.

Lebih lanjut, dengan jumlah UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sebanyak 64 juta, Presiden Jokowi menyoroti peluang besar bagi UMKM Indonesia untuk beradaptasi dengan transformasi digital ini.

“Digitalisasi UMKM ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital dan pembayaran digital kita,” jelas presiden, seraya menegaskan, transformasi digital pada UMKM harus inklusif dan berkeadilan, sehingga masyarakat di pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, hingga UMKM bisa mendapatkan akses, kesempatan, dan perlindungan yang sama.

Presiden pun menginstruksikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital.

“Literasi keuangan kita masih rendah. Seingat saya kurang lebih 50 persen masyarakat masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital. Oleh sebab itu, siapkan sistem perlindungan konsumen.  Pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil malah menjadi pihak yang dirugikan,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga meluncurkan blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030.

Turut mendampingi presiden dalam acara tersebut adalah Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.

Laporan: Redaksi