Delegasi dari gerakan Fatah di Otoritas Palestina (Palestinian Authority/PA) dan gerakan bersenjata Hamas telah menyepakati draf dokumen untuk membentuk sebuah komite gabungan guna mengelola Jalur Gaza pascaperang.

Kairo, Mesir (Xinhua/Indonesia Window) – Delegasi dari gerakan Fatah di Otoritas Palestina (Palestinian Authority/PA) dan gerakan bersenjata Hamas telah menyepakati draf dokumen untuk membentuk sebuah komite gabungan guna mengelola Jalur Gaza pascaperang, seperti disampaikan seorang narasumber dari Mesir pada Selasa (3/12).

Dokumen sepanjang dua halaman itu menyatakan bahwa komite yang menangani berbagai permasalahan Gaza dalam sejumlah bidang tersebut, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi, akan terdiri dari 10 hingga 15 tokoh independen Palestina yang dikenal dengan "kompetensi, integritas, pengalaman, dan transparansi" mereka. Keterangan tersebut disampaikan seorang narasumber dari Mesir yang mengetahui informasi itu kepada Xinhua dengan syarat identitasnya dirahasiakan.

Narasumber tersebut menambahkan bahwa komite itu akan diawasi oleh PA.

Kesepakatan atas draf dokumen tersebut, yang masih harus disetujui oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dicapai setelah perundingan antara Fatah dan Hamas di Kairo yang dimulai pada Sabtu (30/11).

"Komite tersebut harus tunduk pada sistem politik Palestina di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem, dan pembentukannya tidak boleh mengarah pada pemisahan Gaza dari wilayah Palestina lainnya," demikian bunyi salah satu prinsip pembentukan komite itu, menurut sang narasumber kepada Xinhua.

Prinsip lainnya menyebutkan bahwa komite tersebut akan terus beroperasi di Gaza hingga alasan-alasan yang mendorong pembentukannya tidak lagi ada, atau hingga pemilihan umum diadakan atau rumusan lain yang disepakati secara nasional disahkan, dan hal ini akan ditentukan melalui konsensus nasional serta dekret presiden Palestina, tambah narasumber itu.

Sebelumnya dikelola oleh Fatah, Gaza sudah berada di bawah kendali Hamas sejak 2007. Israel berulang kali menyatakan penolakan terhadap pemerintahan Hamas di Gaza ke depannya.

Sejak 7 Oktober 2023, sebanyak 44.502 warga Palestina tewas dan 105.454 lainnya luka-luka, menurut data terbaru yang dirilis oleh otoritas kesehatan Gaza pada Selasa.

Eskalasi Israel tersebut terjadi setelah serangan mendadak yang dilancarkan oleh Hamas di kota-kota Israel selatan, yang dalam insiden itu sekitar 1.200 warga Israel tewas dan lebih dari 200 orang lainnya disandera, menurut sejumlah laporan Israel.

Laporan: Redaksi