PBB (Xinhua/Indonesia Window) – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (27/8) mengecam keras serangan mendadak terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Sudan Selatan yang terjadi pada Senin (24/8).

Dalam sebuah pernyataan pers, para anggota Dewan Keamanan secara tegas mengecam "dengan sekeras-kerasnya serangan keji dan disengaja itu" oleh sekelompok orang bersenjata terhadap konvoi perlindungan pasukan Misi PBB di Sudan Selatan (UN Mission in South Sudan/UNMISS) di Negara Bagian Jonglei, Sudan Selatan.

Serangan tersebut menewaskan dua personel pasukan penjaga perdamaian dan melukai tujuh lainnya.

Pernyataan itu menekankan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan hukum internasional dan menuntut dilakukannya penyelidikan yang menyeluruh, transparan, dan segera.

Para anggota dewan bersikeras agar para pihak yang bertanggung jawab diidentifikasi dan diadili tanpa penundaan, serta memperingatkan bahwa impunitas terhadap serangan semacam itu tidak dapat diterima.

Para anggota dewan menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan antarkomunitas dan kekerasan bersenjata yang terus berlanjut di Jonglei serta dampaknya yang menghancurkan bagi warga sipil, pekerja kemanusiaan, dan pasukan penjaga perdamaian.

Mereka menuntut agar para pemimpin politik dan komunitas di Sudan Selatan melakukan upaya untuk mengakhiri kekerasan serta segera mengambil tindakan tegas guna memastikan perlindungan bagi semua pihak yang bekerja untuk mendorong perdamaian dan keamanan di negara tersebut.

Para anggota dewan menegaskan kembali dukungan mereka yang tak tergoyahkan bagi UNMISS dan mandatnya untuk melindungi warga sipil serta mempertahankan proses perdamaian di Sudan Selatan.

Mereka menekankan bahwa pemerintah Sudan Selatan harus bekerja sama dengan UNMISS sesuai dengan kapasitas yang dimandatkan, untuk menjamin keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian serta melaksanakan mandatnya dalam melindungi warga sipil dan mendukung proses perdamaian di Sudan Selatan. 

Laporan: Redaksi