COVID-19 – Pemerintah gratiskan vaksinasi dosis ketiga, prioritaskan lansia

Jakarta (Indonesia Window) – Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah memutuskan menggratiskan dosis ketiga vaksin COpadaVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan memprioritaskan kelompok lanjut usia (lansia) dan kelompok rentan.

“Saya telah memutuskan pemberian vaksinasi dosis ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia karena sekali lagi saya tegaskan keselamatan rakyat adalah yang utama,” kata kepala negara di Istana Merdeka Jakarta, Selasa.

Vaksinasi COVID-19 dosis ketiga mulai dilaksanakan pada 12 Januari 2022.

Dosis vaksin penguat itu dinilai penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat mengingat virus COVID-19 terus bermutasi.

“Adapun syarat dan ketentuan untuk menerima vaksinasi dosis ketiga ini adalah calon penerima sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua lebih dari enam bulan sebelumnya,” ujar presiden.

Meski sudah divaksin dosis ketiga, dia mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, karena vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan merupakan kunci dalam mengatasi pandemi COVID-19,” ujar kepala negara.

Sebelumnya, lima jenis vaksin sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebaga dosis penguat, yaitu Sinovac/CoronaVac, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, dan Zifivax.

Data Kementerian Kesehatan sampai Selasa (11/1) menunjukkan jumlah dosis pertama vaksin COVID-19 yang sudah disuntikkan mencapai 171.056.204 atau 82,13 persen dari target, sementara dosis kedua yang sudah diinokulasi sebanyak 117.333.660 atau 56,34 persen.

Sementara itu, vaksinasi dosis ketiga yang menyasar tenaga kesehatan mencapai 1.328.659 orang atau 90,46 persen dari target.

Pemerintah menargetkan 208.265.720 orang di Indonesia mendapat vaksinasi COVID-19 lengkap untuk mencapai kekebalan kawanan.

Saat ini hanya lima provinsi yang cakupan vaksinasi dosis pertama belum mencapai 70 persen, yaitu Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Laporan: Redaksi