COVID-19 – Indonesia dorong Rusia prioritaskan ASEAN dalam distribusi vaksin

Jakarta (Indonesia Window) – Menteri Luar Negeri RI mendorong Pemerintah Rusia agar mendukung pemenuhan kebutuhan vaksin di kawasan Asia Tenggara dengan memprioritaskan negara-negara ASEAN sebagai penerima vaksin Rusia.

Hal tersebut disampaikan Menlu RI Retno Marsudi saat memimpin Pertemuan Khusus Tingkat Menteri ASEAN-Rusia yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa (6/7), bersama timpalannya dari Rusia, Sergey Lavrov.

“Kenaikan kasus COVID-19, kemunculan berbagai varian baru, dan kesenjangan vaksinasi global merupakan pengingat bahwa ASEAN dan Rusia harus bekerja sama dengan lebih baik dalam menghadapi pandemik,” ujar Menlu Retno dalam pidato pembukaannya.

“Namun di sisi lain, upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tetap harus menjadi perhatian utama,” imbuhnya.

Selain memprioritaskan ASEAN untuk memperoleh vaksin Rusia, Menlu Retno juga mendorong negara dengan wilayah terluas di dunia ini untuk melakukan doses-sharing (berbagi vaksin), dan menjajaki produksi bersama vaksin dengan negara anggota ASEAN.

Rusia telah mendaftarkan dua vaksin melawan virus corona, yakni Sputnik V dan EpiVacCorona.

Sputnik V telah disahkan di 67 negara sejak pendaftaran pada Agustus 2020.

Menlu RI juga mengajak ASEAN dan Rusia untuk bersama-sama memperkuat dukungan kepada COVAX Facility, negosiasi TRIPS Waiver, mengupayakan kesetaraan akses pada vaksin, dan menguatkan ketahanan kesehatan di kawasan.

COVAX adalah satu-satunya inisiatif global yang melibatkan pemerintah dan produsen untuk memastikan vaksin COVID-19 tersedia di seluruh dunia, baik bagi negara berpenghasilan tinggi maupun rendah.

TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights) waiver adalah penghapusan sementara hak cipta untuk vaksin dan pengobatan COVID-19.

Kolaborasi dengan Rusia diharapkan dapat meningkatkan kemandirian kawasan dalam mengembangkan industri kesehatan dan farmasi, penelitian serta menguatkan sistem pencegahan dini di ASEAN.

“ASEAN-Rusia juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat WHO (Badan Kesehatan Dunia) dan tatanan kesehatan global untuk mengantisipasi munculnya pandemik di masa mendatang,” ujar Menlu RI.

Laporan: Redaksi