Indonesia resmi luncurkan bursa CPO, turut dukung target negara maju 2045

Bursa crude palm oil (CPO) fisik perdana diluncurkan pada Jumat (13/10), sebagai upaya memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit Indonesia dan mendukung target nasional menjadi negara maju pada 2045.

 

Jakarta (Xinhua) – Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan bursa crude palm oil (CPO) fisik perdana pada Jumat (13/10), sebagai upaya memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit dan mendukung target menjadi negara maju pada 2045.

Peluncuran bursa CPO ini menandai langkah penting bagi Indonesia yang selama ini menjadi pemasok kelapa sawit utama dunia tetapi belum memiliki bursa sendiri untuk menentukan harga referensi. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan produksi CPO Indonesia tahun lalu mencapai 46,7 juta ton dan menyumbang lebih dari separuh pasokan global.

Keberadaan bursa CPO diharapkan dapat mendukung perbaikan tata kelola industri kelapa sawit domestik. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan optimistis perbaikan itu akan menjadi salah satu faktor pendukung bagi Indonesia menjadi negara maju tepat satu abad kemerdekaan atau 2045.

“Kita berharap barometer harga CPO dunia itu ada di Indonesia, karena kita merupakan produsen nomor satu dunia,” ujarnya saat hadir dalam peresmian di Jakarta.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyebut keberadaan bursa CPO ini bersifat sukarela sehingga pelaku usaha tidak dipaksa untuk ikut. Namun sejauh ini sudah ada 18 pelaku usaha yang akan ikut serta, sementara Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) ditunjuk sebagai penyelenggara.

Meski resmi diluncurkan hari ini, namun perdagangan perdana baru dilakukan pada 23 Oktober dan saat itu juga sudah bisa diperoleh price discovery atau penentuan harga. Bappebti menargetkan harga yang terbentuk itu sudah dapat menjadi referensi harga mulai triwulan pertama tahun depan seiring kredibilitas bursa yang diharap semakin baik.

“Perdagangan di bursa ini akan menempatkan penjual dan pembeli pada level playing field atau kekuatan tawar yang sama karena akan mempertemukan banyak penjual dan pembeli,” ujar Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko.

Setelah CPO, pemerintah ingin komoditas ekspor strategis lainnya seperti kopi, karet, kakao hingga nikel bisa memiliki bursa berjangkanya masing-masing sehingga nantinya bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Profesor ekonomi pertanian dari Universitas Lampung, Bustanul Arifin, menyebut keberadaan bursa CPO diharapkan bisa menjadi referensi harga penting kedepannya dan mengangkat kredibilitas produk sawit Indonesia.

“Namun yang kami khawatirkan adalah kalau ada yang tidak transparan meskipun memang perlu digarisbawahi bahwa namanya bursa sangat mungkin adanya spekulasi,” ujarnya.

Laporan: Redaksi