Ketidakpastian ekonomi global diprakirakan masih akan tinggi seiring dengan makin mengemukanya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi global.
Jakarta (Indonesia Window) – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 22-23 Juni 2022 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 3,50 persen, suku bunga deposit facility sebesar 2,75 persen, dan suku bunga lending facility sebesar 4,25 persen.
Keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi, di tengah naiknya tekanan eksternal terkait dengan meningkatnya risiko stagflasi di berbagai negara, kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers, Kamis.
Ketidakpastian ekonomi global diprakirakan masih akan tinggi seiring dengan makin mengemukanya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi global, termasuk sebagai akibat dari makin meluasnya kebijakan proteksionisme – terutama pangan – yang ditempuh oleh berbagai negara, terang Perry.
Karenanya, BI terus menempuh berbagai langkah penguatan bauran termasuk memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah guna menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung pengendalian inflasi dengan tetap memperhatikan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya.
.jpg)
BI juga mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) dan Operasi Moneter Rupiah, kata Perry.
Dia menambahkan, bank sentral juga melanjutkan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada komponen Overhead SBDK.
Selain itu, BI juga melanjutkan masa berlaku kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) sebesar 1 rupiah dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum 2.900 rupiah dari bank kepada nasabah, dari semula berakhir 30 Juni 2022 menjadi sampai dengan 31 Desember 2022. Hal ini bertujuan meningkatkan efisiensi biaya dan aktivitas ekonomi masyarakat serta memudahkan transaksi keuangan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi.
Bank Indoneia juga memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama cross border payment connectivity, memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan enam agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022.
Laporan: Redaksi
Belajar di rumah, Anais kuasai 10 bahasa
Sekjen MUI dukung Universitas Ary Ginanjar ciptakan Generasi Emas Indonesia
Turki naikkan tarif pelayaran lintasi selat Bosphorus dan Dardanelles 5 kali lipat
CNN: Ribuan kasus warga kulit hitam yang hilang belum terpecahkan di AS
