London, Inggris (Xinhua/Indonesia Window) – Inggris memasuki era pemerintahan baru pada Senin (20/7) ketika pemimpin Partai Buruh, Andy Burnham, resmi menjabat sebagai perdana menteri (PM) dan mengumumkan susunan kabinetnya, dengan menjanjikan perubahan besar di bidang politik dan ekonomi.

Burnham secara resmi menjadi PM Inggris setelah Raja Charles III mengundangnya untuk membentuk pemerintahan di Istana Buckingham.

Dia menggantikan Keir Starmer, yang sebelumnya telah mengajukan pengunduran diri kepada sang Raja.

Burnham kemudian menyampaikan pidato pertamanya sebagai PM Inggris di luar 10 Downing Street.

Dengan menyebut dirinya sebagai PM ketujuh Inggris sejak 2016, dia mengakui bahwa para politisi "belum cukup baik" dan berjanji untuk bekerja lebih baik.

"Kami akan menjadikan momen ini sebagai titik balik bagi Inggris, menghadirkan perubahan terbesar dalam 40 tahun terakhir, sebuah model politik baru sekaligus model ekonomi baru," katanya.

Burnham mengatakan bahwa pemerintahannya akan menjadikan politik "lebih kolaboratif" dan berfokus untuk "menyelesaikan masalah", alih-alih sekadar "mencetak poin." Dia juga berjanji akan mengalihkan kewenangan dari Westminster ke masyarakat di seluruh negeri, melakukan reindustrialisasi Inggris melalui pengadaan publik, serta menempatkan layanan-layanan esensial di bawah kendali publik yang lebih kuat.

Menurut Burnham, berbagai langkah untuk mengatasi kenaikan biaya hidup akan mulai diumumkan pada Selasa (21/7), sementara rencana pembangunan Inggris untuk 10 tahun ke depan akan dipaparkan pada akhir tahun ini.

Beberapa jam setelah resmi menjabat, Burnham membentuk kabinet barunya dengan menunjuk mantan menteri pertahanan John Healey sebagai menteri keuangan, sebut kantor sang PM.

Healey mengundurkan diri dari jabatan menteri pertahanan pada bulan lalu setelah terjadi perbedaan pendapat mengenai rencana belanja pertahanan pemerintahan sebelumnya.

Media Inggris menyebut penunjukannya sebagai menteri keuangan sebagai langkah yang tidak terduga.

Healey menggantikan Rachel Reeves, yang menjabat sebagai menteri keuangan sepanjang masa pemerintahan Starmer. Daftar pengangkatan resmi menunjukkan bahwa Reeves telah meninggalkan pemerintahan.

Ed Miliband ditunjuk sebagai menteri luar negeri, sementara Shabana Mahmood tetap menjabat sebagai menteri dalam negeri.

Louise Haigh ditunjuk sebagai menteri negara pertama (first secretary of state), Kanselir Kadipaten Lancaster (chancellor of the Duchy of Lancaster), sekaligus menteri kantor kabinet (minister for the Cabinet Office).

Yvette Cooper diangkat sebagai menteri kesehatan, sementara Pat McFadden tetap menjabat sebagai menteri ketenagakerjaan dan pensiun.

Angela Rayner kembali masuk kabinet sebagai menteri perumahan, komunitas, dan pemerintahan daerah. Rayner mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil perdana menteri, menteri perumahan, dan wakil pemimpin Partai Buruh pada September 2025 setelah seorang penasihat standar independen menemukan bahwa dia telah melanggar kode etik menteri terkait kekurangan pembayaran pajak properti atas pembelian sebuah rumah.

Jonathan Reynolds ditunjuk sebagai menteri bisnis, inovasi, sains, dan perdagangan, sementara mantan menteri kesehatan Wes Streeting menjadi menteri pertahanan.

Streeting sempat dianggap sebagai salah satu kandidat kuat untuk menggantikan Starmer, tetapi memilih untuk tidak ikut dalam pemilihan kepemimpinan Partai Buruh dan justru memberikan dukungannya untuk Burnham.

Burnham sebelumnya pernah menjabat sebagai menteri kebudayaan, menteri kesehatan, dan wali kota Manchester Raya.

Setelah gagal dalam pencalonan sebagai pemimpin Partai Buruh pada 2010 dan 2015, dia kembali ke House of Commons, yang merupakan majelis rendah parlemen Inggris, dengan memenangkan pemilihan sela di Makerfield pada 19 Juni dan terpilih sebagai pemimpin Partai Buruh pada 17 Juli.

Partai Buruh mengalami kekalahan besar dalam pemilihan lokal pada Mei, yang memicu semakin banyak desakan dari dalam partai agar Starmer mundur.

Pada 22 Juni, Starmer mengumumkan bahwa dia akan mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Buruh dan melepaskan jabatannya sebagai perdana menteri setelah penggantinya terpilih.

Kini, kabinet baru Burnham harus menghadapi berbagai tantangan yang gagal diatasi oleh Starmer, termasuk pertumbuhan ekonomi yang lemah, layanan publik yang terbebani, biaya hidup yang tinggi, serta lanskap politik yang semakin terfragmentasi.

Laporan: Redaksi