Bogor, Jawa Barat (Indonesia Window) – Ketika kurikulum pendidikan diubah, yang ikut berubah bukan hanya buku pelajaran atau materi di ruang kelas. Di baliknya ada keputusan besar tentang apa yang harus dipelajari anak, kompetensi apa yang perlu mereka miliki, dan seperti apa generasi yang ingin dibentuk sebuah negara.

Karena itu, perubahan kurikulum tidak semestinya lahir hanya dari keputusan administratif. Ia membutuhkan riset, evaluasi, keterlibatan masyarakat, serta bukti mengenai apa yang benar-benar dibutuhkan peserta didik dan dunia yang akan mereka hadapi.

Australia memberikan salah satu pengalaman menarik dalam hal tersebut.

Proses reformasi kurikulum di negara tersebut berlangsung selama enam tahun dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari guru, orang tua, akademisi, asosiasi profesi, hingga mitra industri.

Bagi Indonesia, pertanyaannya bukan apakah kurikulum Australia harus ditiru. Yang lebih penting adalah apa yang dapat dipelajari dari cara Australia menyusun, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan pendidikannya.

Pertanyaan tersebut menjadi bagian dari seminar ilmiah ‘Program Evaluation and Policy Analysis: Insights from Australia’ yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, Rabu (5/8).

Menguji kebijakan

Kebijakan pendidikan sering kali dinilai berdasarkan apakah program berhasil dilaksanakan. Namun, ukuran yang lebih penting sebenarnya adalah apakah program tersebut memberikan hasil yang diharapkan.

Di sinilah pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) menjadi penting.

Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN, Trina Fizzanty, mengatakan sebagai lembaga riset nasional, BRIN memiliki tanggung jawab agar penelitian yang dihasilkan tidak berhenti di ruang akademik, tetapi dapat memberikan dampak bagi kebijakan publik.

"Sebagai peneliti yang didanai oleh pemerintah, kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan dampak nyata bagi bangsa. Kami ingin belajar dari Australia mengenai bagaimana melakukan hal serupa. Mereka memiliki misi yang jelas untuk mendukung para pemangku kepentingan, tidak hanya di ranah akademik tetapi juga bagi masyarakat luas," ujar Trina saat membuka seminar ilmiah tersebut.

Menurut Trina, kolaborasi internasional dapat memperkaya perspektif peneliti dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang kuat secara ilmiah sekaligus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Associate Professor Dennis Alonzo dari School of Education, University of New South Wales (UNSW), Australia, menjelaskan bahwa evaluasi program merupakan fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas.

Evaluasi, menurut Dennis, bukan sekadar kegiatan untuk memberikan nilai terhadap sebuah program setelah program tersebut selesai. Evaluasi merupakan proses untuk memahami apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana temuan tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakan kebijakan.

"Kita melakukan evaluasi untuk mengetahui apa yang berhasil dan apa yang belum, lalu merevisi program agar lebih efektif dan efisien. Ada banyak istilah dan definisi yang digunakan, tetapi intinya sama, yakni menghasilkan keputusan yang didasarkan pada informasi (informed decisions)," jelas Alonzo.

Pandangan tersebut membawa satu pelajaran penting: Kebijakan pendidikan seharusnya tidak dianggap sebagai produk yang selesai begitu diterapkan.

Sebaliknya, kebijakan perlu diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat diuji, dievaluasi, dan diperbaiki.

Karena itu, Dennis menekankan bahwa evaluasi sebaiknya dimulai sejak tahap perancangan program, bukan menunggu sampai program berakhir.

Dengan evaluasi sejak awal, pembuat kebijakan memiliki kesempatan untuk mengetahui lebih cepat apakah sebuah program berjalan sesuai tujuan dan melakukan penyesuaian ketika diperlukan.

"Alasan utama kita melakukan evaluasi adalah mengumpulkan data empiris sebagai dasar pengambilan keputusan. Kita tidak seharusnya mengambil keputusan tanpa didukung berbagai sumber informasi yang memastikan bahwa keputusan terkait program, kegiatan, sumber daya, maupun aspek lainnya benar-benar berbasis data," urainya.

Bagi Indonesia, pendekatan ini relevan terutama dalam menghadapi perubahan pendidikan yang berlangsung cepat. Perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan dunia kerja, dinamika sosial, dan tuntutan kompetensi baru membuat kebijakan pendidikan membutuhkan mekanisme evaluasi yang mampu mengikuti perubahan tersebut.

Pelajaran penting dari reformasi kurikulum Australia

Lalu, apa sebenarnya yang dapat dipelajari Indonesia dari reformasi kurikulum Australia?

Salah satu jawabannya terletak pada proses penyusunannya.

Ketua Asia-Pacific Assessment and Curriculum Studies (APACS) Indonesia Chapter, Wendi Wijarwadi, menjelaskan bahwa reformasi kurikulum di Australia berlangsung selama enam tahun.

Proses tersebut melibatkan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap pendidikan, termasuk guru, orang tua, akademisi, asosiasi profesi, hingga mitra industri.

Keterlibatan banyak pihak membuat penyusunan kurikulum tidak hanya menjadi urusan pemerintah atau ahli pendidikan. Kurikulum dibahas sebagai kepentingan bersama.

"Yang saya pelajari dari proses ini adalah pentingnya transparansi, keterlibatan publik, dan kesempatan bagi semua pihak untuk memberikan masukan karena kurikulum bukan kepentingan satu pihak saja, melainkan kepentingan bersama," kata Wendi.

Pernyataan tersebut memberikan setidaknya tiga pelajaran penting bagi Indonesia.

Pertama, kurikulum membutuhkan proses yang transparan.

Masyarakat perlu mengetahui bagaimana sebuah perubahan kurikulum dirancang, apa masalah yang hendak diselesaikan, bukti apa yang digunakan, dan mengapa perubahan tersebut diperlukan.

Transparansi membuat perubahan kebijakan lebih mudah dipahami sekaligus membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan.

Kedua, guru dan masyarakat harus dilibatkan.

Guru merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan kurikulum di ruang kelas. Orang tua melihat dampaknya dari sisi keluarga, sementara akademisi, organisasi profesi, dan dunia industri memiliki perspektif mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan kompetensi.

Melibatkan mereka sejak proses perumusan memungkinkan kebijakan memperoleh lebih banyak perspektif sebelum diterapkan secara luas.

Ketiga, kurikulum harus dapat terus diperbaiki.

Perubahan kurikulum seharusnya bukan sekadar pergantian dokumen. Jika kebutuhan masyarakat berubah, teknologi berkembang, atau hasil evaluasi menunjukkan adanya kelemahan, kurikulum juga perlu memiliki ruang untuk disempurnakan.

Dengan demikian, reformasi kurikulum menjadi proses yang berkelanjutan, bukan keputusan sekali jadi.

Meski memiliki banyak pelajaran, pengalaman Australia tidak dapat begitu saja dipindahkan ke Indonesia.

Wendi menekankan bahwa setiap negara memiliki filosofi, karakteristik, dan tantangan pendidikan yang berbeda.

Artinya, yang perlu dipelajari Indonesia bukan "kurikulum Australia", melainkan prinsip dan proses yang membuat kebijakan tersebut dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Indonesia memiliki kondisi geografis, demografis, sosial, budaya, kapasitas sekolah, kualitas infrastruktur, dan karakteristik peserta didik yang berbeda. Karena itu, praktik baik dari negara lain harus melalui proses adaptasi.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan tujuan seminar BRIN yang tidak sekadar membahas sistem pendidikan Australia, tetapi memperkenalkan cara mengevaluasi program dan menganalisis kebijakan.

Selain evaluasi program, Alonzo memperkenalkan pendekatan “What's the Problem Represented to be” (WPR) sebagai kerangka analisis kebijakan.

Pendekatan ini mengajak peneliti melihat lebih kritis bagaimana sebuah kebijakan mendefinisikan suatu masalah.

Pertanyaannya bukan hanya: "Apa solusinya?"

Tetapi juga: "Masalah seperti apa yang sebenarnya sedang didefinisikan?"

Dari sana, peneliti dapat menelusuri asumsi yang mendasari kebijakan serta konsekuensi yang mungkin muncul dari cara masalah tersebut dirumuskan.

Pendekatan ini penting karena kebijakan yang salah mendefinisikan masalah berpotensi menghasilkan solusi yang juga tidak tepat.

Dalam konteks pendidikan, misalnya, rendahnya hasil belajar tidak selalu dapat dijelaskan hanya oleh kurikulum. Ada faktor guru, lingkungan belajar, kondisi sosial ekonomi, fasilitas pendidikan, dukungan keluarga, hingga kebijakan lain yang saling berkaitan.

Karena itu, sebelum mengubah kurikulum, pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa masalah yang hendak diselesaikan memang telah dipahami dengan benar.

Indonesia dapat belajar tentang proses

Pada akhirnya, pelajaran paling penting dari pengalaman Australia bukanlah bahwa Indonesia harus menggunakan kurikulum yang sama.

Yang lebih relevan adalah bagaimana sebuah negara membangun kebijakan pendidikan melalui proses yang terbuka, melibatkan banyak pihak, menggunakan bukti, dan terus mengevaluasi hasilnya.

Pendekatan tersebut dapat menjadi masukan bagi penguatan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Bagi BRIN, kolaborasi dan pertukaran pengetahuan dengan peneliti internasional juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas riset agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga relevan bagi persoalan nyata di lapangan.

Dengan pendekatan berbasis bukti, kebijakan pendidikan diharapkan tidak berhenti pada pertanyaan ‘program apa yang akan dibuat?’

Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah: ‘Masalah apa yang hendak diselesaikan, bukti apa yang mendukungnya, siapa yang terdampak, bagaimana kita tahu program itu berhasil, dan apa yang harus diperbaiki jika ternyata tidak bekerja?’

Di situlah pengalaman Australia menjadi relevan bagi Indonesia.

Bukan untuk ditiru mentah-mentah, melainkan untuk menjadi cermin bahwa kebijakan pendidikan yang baik bukan hanya tentang keputusan yang tepat, tetapi juga tentang proses yang transparan, partisipatif, terukur, dan bersedia dikoreksi oleh bukti.

Justru itulah pelajaran paling berharga dari reformasi kurikulum Australia.

Laporan: Redaksi