Pemerintah AS masuki masa ‘shutdown’ untuk kali pertama dalam hampir 7 tahun

Shutdown dimulai beberapa jam setelah Senat AS gagal meloloskan sebuah RUU pengeluaran jangka pendek yang akan memungkinkan pemerintahan tetap berjalan untuk sementara waktu.

 

Washington, Amerika Serikat (Xinhua/Indonesia Window) – Pemerintah federal Amerika Serikat (AS) memasuki masa penutupan (shutdown) pada Rabu (1/10) pagi waktu setempat menyusul perpecahan partisan yang menghalangi Kongres untuk meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan. Hal ini menandai penutupan pemerintahan (government shutdown) pertama dalam hampir tujuh tahun terakhir.

Ratusan ribu pegawai federal mau tidak mau harus mengambil cuti tidak berbayar, dengan beberapa layanan publik berpotensi ditangguhkan atau ditunda, dan perilisan data ekonomi mungkin juga akan terdampak.

Shutdown tersebut dimulai beberapa jam setelah Senat AS gagal meloloskan sebuah RUU pengeluaran jangka pendek yang akan memungkinkan pemerintahan tetap berjalan untuk sementara waktu. Resolusi lanjutan yang diusulkan oleh anggota Senat dari Partai Republik ditolak oleh para anggota dari Partai Demokrat, gagal mencapai 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskannya.

Dalam negosiasi terbaru, tunjangan kesehatan menjadi salah satu poin utama yang diperdebatkan di antara kedua pihak. Pihak Partai Demokrat menuntut tunjangan perawatan kesehatan yang lebih kuat, termasuk perpanjangan subsidi yang ditingkatkan untuk Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA) yang akan berakhir pada akhir tahun ini, serta memulihkan kelayakan cakupan undang-undang tersebut untuk imigran tertentu yang berada di negara itu secara legal, termasuk pengungsi dan pencari suaka.

Di sisi lain, pihak Partai Republik menentang langkah-langkah ini dan terus mendorong agar level pendanaan pemerintah saat ini dipertahankan untuk sementara guna memungkinkan lebih banyak waktu untuk negosiasi.

Sebelumnya pada Selasa (30/9), pihak Partai Republik dan Partai Demokrat saling menyalahkan dan menuduh satu sama lain telah mendorong pemerintahan ke kondisi shutdown.

Laporan: Redaksi