Pemerintah Zimbabwe luncurkan rencana ‘broadband’, pangkas biaya internet

Rencana Broadband Nasional Zimbabwe yang akan berlaku mulai 2023 hingga 2030, diharapkan mengubah lintasan pertumbuhan Zimbabwe dari yang sebagian besar didorong oleh eksploitasi sumber daya alam menjadi pertumbuhan yang digerakkan oleh inovasi.

 

Harare, Zimbabwe (Xinhua) – Pemerintah Zimbabwe akan meluncurkan strategi pita lebar (broadband) nasional dalam tujuh tahun ke depan untuk memangkas biaya broadband guna mempercepat pembangunan ekonomi, demikian disampaikan seorang pejabat senior negara itu pada Selasa (20/12).

Terkait hal itu, Kabinet Zimbabwe pada Selasa menyetujui Rencana Broadband Nasional Zimbabwe yang akan berlaku mulai 2023 hingga 2030, dengan tujuan untuk memangkas biaya akses broadband dari 10,1 persen dari pendapatan bulanan rata-rata yang diterapkan saat ini menjadi 2 persen.

Menteri Layanan Informasi, Publisitas dan Penyiaran Zimbabwe Monica Mutsvangwa mengatakan, rencana tersebut akan meningkatkan akses dan pemakaian layanan broadband di tingkat pemerintah, bisnis, rumah tangga dan individu, untuk mengubah lintasan pertumbuhan Zimbabwe dari yang sebagian besar didorong oleh eksploitasi sumber daya alam menjadi pertumbuhan yang digerakkan oleh inovasi.

“Visi dari rencana ini adalah untuk membentuk masyarakat digital serba inklusif yang didukung oleh inovasi-inovasi penting pada 2030,” kata Mutsvangwa dalam sebuah konferensi pers pascarapat kabinet.

Dia memaparkan bahwa peningkatan akses internet akan mendongkrak daya saing global Zimbabwe, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan keamanan nasional serta kinerja di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, serta pemerintahan.

“Semua ini merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Mutsvangwa menuturkan pemerintah akan mengambil peran utama dalam penggalangan dana untuk penyebaran broadband, dengan bantuan investor-investor swasta.

“Sebuah komite broadband akan dibentuk untuk memberikan evaluasi kemajuan secara berkala, memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi, serta menyoroti area-area penyesuaian program,” imbuh sang menteri.

Laporan: Redaksi