Hongaria perpanjang penerapan plafon harga makanan pokok

Plafon harga makanan pokok di Hongaria diterapkan hingga akhir April mendatang, mengingat konflik bersenjata yang berlarut-larut di Ukraina dan tingkat inflasi yang tinggi akibat kegagalan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia.

 

Budapest, Hongaria (Xinhua) – Pemerintah Hongaria memperpanjang penerapan plafon harga makanan pokoknya hingga akhir April mendatang, demikian disampaikan Kementerian Pertanian Hongaria di Budapest pada Selasa (13/12).

Dalam pernyataan yang dirilis larut malam, Menteri Pertanian Hongaria Istvan Nagy menggarisbawahi keberhasilan penerapan plafon harga tersebut karena “konsumen kini membeli lebih banyak produk yang bisa mereka beli dengan harga yang lebih terjangkau.”

Nagy membenarkan perlunya perpanjangan penerapan plafon harga tersebut mengingat “konflik bersenjata yang berlarut-larut di Ukraina dan tingkat inflasi yang tinggi akibat kegagalan sanksi Brussel.”

Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung semua warga, yang menjadi alasan pemerintah untuk tetap mempertahankan penerapan kebijakan itu, kata Nagy.

Pada Januari, pemerintah memutuskan untuk membekukan harga gula pasir, tepung terigu, minyak bunga matahari, paha babi, dada ayam, dan 2,8 persen susu di level Oktober 2021 sebagai langkah untuk memerangi inflasi.

Pada November, daftar itu kemudian diperluas dengan menambahkan telur dan kentang, sehingga harga kedua produk tersebut tidak boleh melebihi level yang tercatat pada 30 September 2022.

Pekan lalu, Gubernur Bank Sentral Hongaria Gyorgy Matolcsy memperingatkan bahwa plafon harga ini dapat menaikkan tingkat inflasi sebesar 3 sampai 4 persen karena toko-toko akan menutupi kerugian mereka dari produk makanan pokok dengan menaikkan harga produk lainnya.

Menurut data resmi terbaru, harga produk makanan pada November naik 43,8 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Namun demikian, pada pekan lalu, pemerintah Hongaria memutuskan membatalkan penerapan plafon harga untuk bahan bakar, dengan alasan kelangkaan bahan bakar yang “kritis” di seluruh wilayah negara itu.

Laporan: Redaksi