PM Afghanistan: Taliban tak akan ganggu urusan negara lain

Jakarta (Indonesia Window) – Perdana Menteri Taliban Afghanistan Mullah Mohammad Hassan Akhund dalam pidato publik, Sabtu (27/11), berjanji bahwa pemerintahnya akan “tidak ikut campur” dalam urusan internal negara lain, dan mendesak badan amal internasional untuk terus menawarkan bantuan kepada negaranya.

Dia juga mengatakan bahwa Taliban tidak dapat disalahkan atas krisis ekonomi yang memburuk dan sedang berupaya untuk memperbaiki korupsi dari pemerintah yang digulingkan.

Dia juga menepis tekanan internasional untuk pembentukan kabinet yang lebih inklusif.

Pidato audio Hassan yang disiarkan di televisi pemerintah, yang merupakan pidato pertamanya sejak Taliban menguasai Afghanistan pada Agustus lalu, disampaikan menjelang pertemuan antara Amerika Serikat dan Taliban di Doha, Qatar pekan depan.

“Kami meyakinkan semua negara bahwa kami tidak akan mencampuri urusan dalam negeri mereka dan kami ingin memiliki hubungan ekonomi yang baik dengan mereka,” kata Hassan dalam pidato hampir 30 menit yang muncul di tengah kritik di media sosial karena tetap diam sejak kelompok Taliban mengambil alih kekuasaan.

“Kami tenggelam dalam masalah kami dan kami mencoba untuk mendapatkan kekuatan untuk membawa orang-orang kami keluar dari kesengsaraan dan kesulitan dengan bantuan Tuhan,” tegasnya.

Taliban merebut kekuasaan pada 15 Agustus setelah menggulingkan pemerintah yang didukung AS sebelumnya, memaksa Washington dengan tergesa-gesa menarik pasukannya dari Afghanistan setelah perang 20 tahun.

Taliban sebelumnya digulingkan dalam invasi pimpinan AS setelah serangan 9/11 di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Al-Qaeda, yang pendirinya Osama bin Laden tinggal di Afghanistan pada waktu itu.

Hassan adalah seorang veteran Taliban yang merupakan rekan dekat dan penasihat politik Mullah Omar, pendiri gerakan dan pemimpin tertinggi pertamanya.

Hassan berusia 60-an tahun saat menjabat sebagai menteri luar negeri dan wakil perdana menteri dalam gerakan sebelumnya antara 1996-2001.

Dia ditempatkan dalam daftar sanksi Dewan Keamanan PBB yang terkait dengan “tindakan dan kegiatan” Taliban.

Sumber: gulftoday.ae

Laporan: Redaksi