
Trump minta kontribusi 1 miliar dolar AS bagi negara yang ingin kursi di Dewan Perdamaian

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjawab pertanyaan dari awak media di South Lawn, Gedung Putih, Washington DC, AS, pada 24 Juni 2025. (Xinhua/Hu Yousong)
Trump akan menjabat sebagai ketua Dewan Perdamaian pertama dan memutuskan pemimpin-pemimpin negara mana yang diundang untuk bergabung dengan dewan tersebut. Meskipun keputusan akan dibuat melalui pemungutan suara mayoritas, dengan setiap negara anggota memiliki satu suara, semua resolusi harus mendapat persetujuan dari ketua dewan.
Washington, Amerika Serikat (Xinhua/Indonesia Window) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mewajibkan negara-negara untuk menyumbang setidaknya 1 miliar dolar AS untuk mendapatkan kursi tetap di ‘Dewan Perdamaian’ yang diusulkan Trump, demikian dilansir oleh Bloomberg pada Sabtu (17/1).
*1 dolar AS = 16.871 rupiah
Menurut draf piagam yang dilihat oleh Bloomberg, Trump akan menjabat sebagai ketua dewan pertama dan memutuskan pemimpin-pemimpin negara mana yang diundang untuk bergabung dengan dewan tersebut. Meskipun keputusan akan dibuat melalui pemungutan suara mayoritas, dengan setiap negara anggota memiliki satu suara, semua resolusi harus mendapat persetujuan dari ketua dewan.
"Setiap Negara Anggota akan menjabat selama tidak lebih dari tiga tahun sejak berlakunya piagam ini, dan dapat diperpanjang oleh Ketua," demikian bunyi draf tersebut, seraya menambahkan bahwa masa keanggotaan tiga tahun tersebut tidak berlaku untuk negara-negara anggota yang menyumbangkan lebih dari 1 miliar dolar AS dalam bentuk dana tunai kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama berlakunya piagam tersebut.
Draf piagam itu menggambarkan dewan tersebut sebagai "organisasi internasional yang berupaya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di area-area yang terdampak atau terancam oleh konflik." Organisasi tersebut akan resmi berdiri setelah tiga negara anggota menyetujui piagam tersebut, menurut laporan Bloomberg.
Beberapa negara sangat menentang proposal tersebut dan bekerja sama untuk menolaknya, imbuh laporan Bloomberg, mengutip sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Para kritikus khawatir bahwa Trump sedang mencoba membangun alternatif atau saingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang telah lama dikritik oleh Trump, tambah laporan tersebut.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Mantan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol divonis 30 tahun penjara dalam kasus pengkhianatan negara
Indonesia
•
13 Jun 2026

China umumkan rencana untuk cegah masuknya spesies asing invasif
Indonesia
•
26 Jul 2023

PBB: 84 persen wilayah Jalur Gaza di bawah perintah evakuasi militer Israel
Indonesia
•
14 Aug 2024

Dirjen IAEA sebut serangan AS ke Iran berpotensi runtuhkan rezim nonproliferasi internasional
Indonesia
•
23 Jun 2025


Berita Terbaru

Hizbullah tegas: Israel harus angkat kaki sepenuhnya dari Lebanon!
Indonesia
•
24 Jun 2026

Saat AS dan Iran berunding, Israel justru pastikan operasi militer di Lebanon tetap berjalan
Indonesia
•
23 Jun 2026

Gaza digempur sepanjang akhir pekan, perburuk situasi kemanusiaan
Indonesia
•
23 Jun 2026

Gencatan senjata baru sehari, militer Israel: Kami siap kembali berperang di Lebanon!
Indonesia
•
22 Jun 2026
