Kairo, Mesir (Xinhua/Indonesia Window) – Tiga tahun setelah konflik Gaza pecah pada 7 Oktober 2023, wilayah kantong pesisir tersebut kini hancur lebur dan puluhan ribu orang tewas. Gencatan senjata telah tercapai, tetapi kebuntuan mendasar masih belum teratasi.

Para pengamat menilai bahwa perbedaan yang tak terdamaikan antara tuntutan Palestina dan Israel, ditambah dengan dugaan keberpihakan Amerika Serikat (AS), membuat penyelesaian konflik secara menyeluruh dan perdamaian yang langgeng sulit tercapai. Perang tersebut juga menimbulkan dampak luas di kawasan, dengan ketidakstabilan yang meluas ke Lebanon, Suriah, Iran, dan Laut Merah.

Gaza hancur lebur, Tepi Barat tertekan

Pada 7 Oktober 2023, operasi ‘Badai Al-Aqsa’ yang dilancarkan Hamas dengan menembakkan ribuan roket dari Gaza dan penyusupan para pejuangnya ke Israel selatan, menewaskan sekitar 1.200 orang dan sekitar 250 orang disandera.

Israel kemudian menyatakan perang dan melancarkan "Operasi Pedang Besi", menggempur Gaza dengan serangan udara dan ofensif darat yang berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan dan menghancurkan.

Selama tiga tahun terakhir, Gaza mengalami kehancuran yang sangat parah, menimbulkan bencana kemanusiaan mendalam di seluruh wilayah tersebut. Lebih dari 74.000 orang tewas di wilayah kantong itu sejak 7 Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan Gaza.

"Kampanye militer besar-besaran Israel mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah besar, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak, kehancuran rumah serta infrastruktur secara luas, dan menyebabkan lebih dari dua juta warga Palestina mengungsi," ujar analis politik Bahrain Abdullah Al Huwaihi.

Di tengah meningkatnya kecaman global atas jatuhnya korban jiwa di Gaza, gencatan senjata akhirnya tercapai pada Oktober 2025. Berdasarkan tahap pertama dari rencana gencatan senjata Gaza yang diusulkan oleh AS, pasukan Israel diwajibkan mundur ke ‘Garis Kuning’ dan menukar sandera dengan tahanan.

Tahap kedua, yang diluncurkan pada pertengahan Januari, berfokus pada demiliterisasi Gaza dan pembentukan pemerintahan teknokratis.

Hingga akhir Juli, Hamas telah menyetujui untuk memasukkan penyerahan senjata berat ke dalam pengaturan demiliterisasi, dengan syarat Israel menarik seluruh pasukannya dan menghentikan ‘agresi’.

Namun, perjanjian bertahap tersebut gagal diwujudkan menjadi perdamaian yang langgeng.

Khaled Al Hroub, profesor konflik internasional di Universitas Northwestern di Qatar, mengatakan kegagalan berbagai kerangka kerja yang beruntun menunjukkan bahwa penyelesaian yang sesungguhnya menuntut langkah lebih jauh dari sekadar mengelola kekerasan berulang dengan menangani akar politik konflik tersebut.

Seiring dengan kehancuran di Gaza, kekerasan dan penyusutan wilayah Palestina di Tepi Barat juga semakin meningkat.

Data PBB menunjukkan bahwa per 10 Agustus, sekitar 3.800 warga Palestina telah mengungsi akibat kekerasan pemukim, penghancuran rumah, dan penggusuran. PBB mencatat lebih dari 1.430 insiden terkait pemukim sepanjang tahun ini, yang berdampak pada sekitar 260 komunitas Palestina.

"Tepi Barat berada di ambang kehancuran," kata Ramiz Alakbarov, koordinator kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki.

Jalan buntu

Para analis mengaitkan kebuntuan yang berkepanjangan di Gaza dengan perselisihan yang tidak terselesaikan antara Israel dan Hamas.

Akram Attaallah, seorang analis politik asal Gaza, menjelaskan bahwa Israel bersikeras agar Hamas melucuti seluruh senjatanya sebelum penarikan pasukan secara menyeluruh dilakukan, sementara Hamas menuntut diakhirinya operasi militer Israel dan penarikan total pasukan Israel sebelum membahas masalah persenjataan.

"Israel dan Hamas memandang masalah ini sebagai situasi yang sepenuhnya menang-kalah. Hamas ingin tetap bertahan, sementara Israel ingin melenyapkan segala bentuk kehadiran Hamas di Jalur Gaza," ujarnya. "Di antara kedua posisi inilah, krisis terus berlanjut."

Adel al-Ghurairi, profesor Universitas Baghdad, mengatakan bahwa kerangka kerja yang diusulkan AS, termasuk apa yang disebut sebagai "Dewan Perdamaian", pasukan stabilisasi, dan komite transisi, sebagian besar masih sebatas wacana di atas kertas, sementara pelucutan senjata dan penarikan pasukan Israel masih tertunda.

"Elemen-elemen utama peta jalan tersebut, yakni pelucutan senjata, penarikan mundur Israel, serta pihak yang memegang kendali pemerintahan selama masa transisi, semuanya masih belum tuntas," ujarnya.

Di balik layar, AS memainkan peran yang sangat kontradiktif, ungkap para pengamat kepada Xinhua.

Ali Al Hail, profesor ilmu politik di Universitas Qatar, mengatakan bahwa peran Washington sebagai mediator utama tergerus oleh bantuan militer dan dukungan diplomatiknya terhadap Israel, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kenetralannya dan memungkinkan konflik terus berlanjut.

"AS memainkan peran ganda: negara itu tetap menjadi sekutu strategis utama Israel sekaligus menjadi aktor penting dalam upaya diplomatik," ujarnya. "Posisi ganda ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif negara tersebut dapat bertindak sebagai penengah yang dapat diterima oleh semua pihak," imbuhnya.

Al-Ghurairi menambahkan bahwa AS menginginkan perang berakhir, namun belum menunjukkan tekad untuk benar-benar mewujudkan hasil tersebut.

"Absennya mekanisme multilateral yang nyata, serta ketergantungan pada hegemoni sepihak AS membuat penyelesaian apa pun menjadi rapuh," ujarnya.

Dampak konflik meluas

Di seluruh kawasan, para analis memandang konflik tersebut telah mengubah lanskap geopolitik secara signifikan.

Mohamed Amin, analis politik Sudan, menyebut dampak konflik yang meluas ke kawasan telah terasa hingga di Laut Merah, tempat kelompok Houthi Yaman menyerang kapal-kapal sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina.

"Hal ini telah menjadikan sebagian dampak perang di Gaza sebagai persoalan yang menyangkut keamanan pelayaran dan perdagangan internasional," katanya.

Keseimbangan kekuatan antara aliansi AS-Israel dan poros perlawanan yang dipimpin Iran, termasuk Hamas, Houthi, dan Hizbullah Lebanon, telah bergeser, tambah Al Huwaihi.

"Israel meyakini bahwa setelah apa yang dianggapnya sebagai keberhasilan di Gaza, konfrontasi perlu diarahkan ke Iran sebagai negara utama yang mendukung kelompok-kelompok tersebut," katanya. "Israel kemudian berhasil meyakinkan presiden AS untuk melancarkan perang terhadap Iran pada 28 Februari."

Di tengah kompleksitas tersebut, pandangan yang umum berlaku adalah perdamaian sejati dan abadi tetap mustahil dicapai tanpa penerapan penuh solusi dua negara dan pemulihan hak-hak sah Palestina.

Youssef Diab, analis politik Lebanon, mengatakan bahwa isu Palestina kemungkinan akan tetap menjadi konflik sentral yang turut membentuk dinamika kawasan.

"Pilihannya adalah perdamaian bagi rakyat Palestina, termasuk pembentukan negara Palestina yang berdaulat dengan otoritas yang nyata, atau ketidakstabilan dan kekacauan yang terus berlanjut," ujar Diab.

"Stabilitas kawasan juga akan bergantung pada kemampuan negara-negara regional dan kekuatan internasional untuk meredam ketegangan yang saling terkait di Iran, Yaman, Laut Merah, dan kawasan Teluk, serta membangun tatanan keamanan dan politik yang lebih luas," tambah Amin. 

Laporan: Redaksi