Banner

Presiden transisi Gabon serukan pencabutan sanksi

Foto yang diabadikan dengan ponsel pada 7 September 2023 ini menunjukkan Mahkamah Konstitusi Gabon di Libreville, Gabon. (Xinhua/Han Xu)

Presiden transisi Gabon Brice Oligui Nguema pada Ahad (1/10) di Oyo, kota kelahiran Presiden Republik Kongo Denis Sassou Nguesso, menyerukan pencabutan sanksi terhadap negaranya menyusul pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada Agustus lalu.

 

Oyo, Kongo (Xinhua) – Presiden transisi Gabon Brice Oligui Nguema pada Ahad (1/10) di Oyo, kota kelahiran Presiden Republik Kongo Denis Sassou Nguesso, menyerukan pencabutan sanksi terhadap negaranya menyusul pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada Agustus lalu.

“Saya datang ke sini untuk berkonsultasi, berdiskusi, bertukar pikiran dengan Denis Sassou Nguesso… untuk meringankan sanksi-sanksi tersebut,” kata Oligui Nguema, usai pertemuan dengan Nguesso selama lebih dari dua jam di Oyo. “Presiden Denis Sassou Nguesso adalah aset penting bagi kami di subkawasan ini, yang dapat menyampaikan kepada otoritas tertinggi di dunia tentang apa yang telah kami lakukan dan menjelaskan dengan lebih baik kepada seluruh dunia.”

Gabon harus “merebut kembali tempatnya di komunitas internasional,” kata Nguema.

Presiden transisi Gabon
Foto yang diabadikan pada 7 September 2023 ini menunjukkan pemandangan gedung kantor Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Tengah (Economic Community of Central African States/ECCAS) di Libreville, Gabon. (Xinhua/Han Xu)

Pemerintahan transisi telah dibentuk pada awal September setelah kekuatan militer mengumumkan perebutan kekuasaan di negara itu pada 30 Agustus, yang menyebabkan penangguhan keanggotaan Gabon dari Uni Afrika dan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Tengah (Economic Community of Central African States/ECCAS).

Banner

Oligui Nguema menjanjikan akan menyusun Konstitusi baru, aturan pemilihan umum baru, dan hukum pidana yang dapat diandalkan melalui referendum. Dia juga berkomitmen untuk “mengembalikan kekuasaan kepada warga sipil” serta menyelenggarakan pemilihan umum yang “bebas” dan “transparan” setelah transisi.

Laporan: Redaksi

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banner

Iklan