Presiden RI dorong penyelesaian situasi di Palestina saat bertemu Presiden Majelis Umum PBB

Presiden Majelis Umum PBB mengakui bahwa situasi mengenai negara Palestina sejauh ini masih belum menentu dan terus menjadi perhatian PBB.

 

Jakarta (Indonesia Window) – Presiden RI Joko Widodo mendorong penyelesaian situasi di Palestina saat menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dennis Francis, di sela-sela Forum Air Sedunia (World Water Forum) ke-10 yang berlangsung di Bali International Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin.

World Water Forum menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap isu-isu global termasuk Palestina dan perubahan iklim, demikian menurut pernyataan tertulis yang dikutip dari situs jejaring Sekretariat Kabinet RI.

Kepala negara mengapresiasi kemajuan yang dicapai di Majelis Umum PBB terkait status Palestina, seraya menekankan bahwa lebih banyak tindakan diperlukan untuk menyelesaikan konflik.

Menurut Presiden Jokowi, akar persoalan konflik, yaitu pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina, harus diselesaikan.

“Kita tidak boleh berhenti sampai di sini, akar konflik harus diselesaikan, yaitu pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina. Untuk itu, proses pada sidang umum PBB harus mencerminkan upaya mencapai solusi dua negara,” ujar Presiden RI.

Dia juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi badan-badan PBB untuk membantu rakyat Palestina.

Sementara itu, mengenai reformasi sistem multilateral, Presiden Jokowi menyatakan kebutuhan mendesak untuk adaptasi yang memungkinkan negara-negara berkembang berperan lebih aktif, khususnya dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kepala negara juga mengajak PBB untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan kenaikan permukaan air laut, yang mengancam banyak negara kepulauan.

“Indonesia siap berkolaborasi termasuk menjadi mitra pembangunan untuk menyemai dan mendukung terselenggaranya KTT pada bulan September ini guna menghasilkan tindakan nyata dalam mengatasi permasalahan yang ada,” imbuhnya.

Menanggapi Jokowi, Presiden Majelis Umum PBB mengakui bahwa situasi mengenai negara Palestina sejauh ini masih belum menentu dan terus menjadi perhatian PBB.

Majelis Umum PBB telah memberikan rekomendasi yang sangat kuat kepada Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali keputusannya mengenai status negara Palestina.

“PBB tetap sangat berkomitmen pada resolusi dua negara untuk Palestina. Dalam semua pandangan, perjanjian ini merupakan satu-satunya hasil kredibel yang dapat menjamin perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah,” tegasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.

Laporan: Redaksi