Presiden Jokowi: Indonesia tak boleh mundur lakukan hilirisasi industri

Hilirisasi industri Indonesia diyakini oleh Presiden Jokowi akan menjadi lompatan besar peradaban negara, di tengah berbagai tantangan global, seperti gugatan Uni Eropa terhadap larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan Indonesia.

 

Jakarta (Indonesia Window) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa pemerintah akan terus melakukan hilirisasi industri yang diyakini akan menjadi lompatan besar peradaban negara.

“Kita harus berani seperti itu. Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut, karena kekayaan alam itu ada di Indonesia. Ini kedaulatan kita dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita, dinikmati oleh masyarakat kita,” ujar kepala negara saat memberikan sambutan pada peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-50 PDI Perjuangan, Selasa (10/1), di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Presiden pun menegaskan bahwa pemerintah tidak gentar dalam menghadapi gugatan yang dilayangkan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan Indonesia.

“(Larangan ekspor bijih) nikel kita digugat oleh Uni Eropa dan sudah diputuskan kita kalah. Tapi saya sampaikan kepada Menteri Luar Negeri, ‘jangan mundur.’ Karena inilah yang akan menjadi lompatan besar peradaban negara kita, saya meyakini itu,” ujarnya.

Presiden menambahkan, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa beberapa waktu lalu, dia juga mendorong adanya kesetaraan dalam kemitraan antarnegara, sehingga tidak ada satu negara yang merasa lebih unggul daripada negara lain.

“Saya menyampaikan, kemitraan itu harus setara dan tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada negara manapun mendikte dan tidak boleh negara-negara maju itu merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari standar negara kita,” tegasnya.

Seperti yang dikatakan Presiden Soekarno pada tahun 1965, lanjut Presiden Jokowi, Indonesia harus mampu berdikari dan tidak menggantungkan diri kepada negara mana pun. Selain itu, Presiden Soekarno juga mendorong pemerintah untuk memperluas kerja sama yang sederajat dan saling menguntungkan dengan negara lain.

“Bung Karno tahun 1965 sudah menyampaikan itu, supaya kita tidak didikte dan tidak menggantungkan diri kepada negara mana pun. Inilah yang ingin kita lakukan, berdikari, berdikari, berdikari,” pungkasnya.

Laporan: Redaksi