PM Israel tegaskan tak akan terikat oleh kesepakatan nuklir Iran

Israel menentang kesepakatan nuklir sebelumnya dan kesepakatan yang baru, menyebutkan bahwa kesepakatan itu tidak akan mencegah Iran untuk mencoba mendapatkan senjata nuklir tanpa beban sanksi.

 

Jakarta (Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) Israel Yair Lapid pada Senin (22/8) mengatakan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa negaranya menolak pengaktifan kembali kesepakatan nuklir Iran dan tidak akan terikat oleh kesepakatan itu.

“Perdana Menteri (Lapid) menjelaskan kepada Presiden (Macron) bahwa Israel menolak pengaktifan kembali kesepakatan tersebut dan tidak akan terikat oleh perjanjian semacam itu,” demikian disampaikan oleh kantor PM Lapid dalam pernyataannya, seraya menambahkan bahwa Israel “akan terus melakukan segala upaya untuk mencegah Iran mencapai kapabilitas nuklir.”

Kedua pemimpin itu membahas isu nuklir Iran via telepon “secara detail,” sebut pernyataan itu.

Lapid memperingatkan bahwa Teheran sedang mengajukan penawaran “yang tidak dapat dinegosiasikan” yang mencakup “elemen-elemen baru yang berada di luar batasan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) versi awal.”

JCPOA mengacu pada kesepakatan nuklir yang ditandatangani oleh Iran dan beberapa negara besar dunia pada Juli 2015. Dalam kesepakatan tersebut, Iran setuju membatasi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sejumlah sanksi terhadap negara tersebut.

Sementara itu, Macron menekankan “komitmennya untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir,” menurut pernyataan Israel.

Pembicaraan antara Lapid dan Macron dilakukan di saat tim negosiator di Wina dilaporkan hampir mencapai kesepakatan terkait pengaktifan kembali kesepakatan nuklir yang diresmikan pada 2015 itu.

Israel menentang kesepakatan nuklir sebelumnya dan kesepakatan yang baru, menyebutkan bahwa kesepakatan itu tidak akan mencegah Iran untuk mencoba mendapatkan senjata nuklir tanpa beban sanksi.

Teheran bersikukuh bahwa program nuklirnya bersifat damai.

Sumber: Xinhua

Laporan: Redaksi