Penolakan Israel terhadap resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan suci Ramadhan, telah menjerumuskan lebih dari 1,1 juta orang di Jalur Gaza ke jurang tingkat kerawanan pangan yang ekstrem.

Gaza, Palestina (Xinhua) – Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) pada Kamis (28/3) mengatakan bahwa lebih dari 1,1 juta orang di Jalur Gaza menghadapi "tingkat kerawanan pangan yang ekstrem" akibat tindakan Israel mencegah pasokan bantuan memasuki wilayah kantong Palestina tersebut.

Pernyataan tersebut, yang diunggah di platform media sosial X, menekankan perlunya mendistribusikan bantuan makanan yang cukup melalui jalur darat guna menyelamatkan nyawa, terutama di wilayah utara Jalur Gaza.

Namun, "hambatan akses masih terjadi, dan waktu semakin terbatas," kata OCHA.

Sementara itu, sejumlah sumber medis pada Kamis mengumumkan bahwa seorang anak di Kota Beit Lahia di Gaza utara dinyatakan meninggal akibat kelaparan dan minimnya perawatan yang tersedia, sehingga jumlah kasus kematian akibat kekurangan gizi di wilayah kantong Palestina tersebut bertambah menjadi 30 orang.

Israel telah melancarkan serangan berskala besar terhadap Hamas di Jalur Gaza untuk membalas serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan lebih dari 250 orang disandera.

Akibatnya, wilayah pesisir yang terkepung tersebut, yang dihuni sekitar 2,35 juta orang, harus menghadapi kondisi kemanusiaan yang sulit, di tengah peringatan internasional tentang ancaman bencana kelaparan.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina memperingatkan bahayanya penolakan Israel yang secara kontinu terhadap penerapan resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan suci Ramadhan.

Dalam sebuah pernyataan, pihak kementerian meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menerapkan resolusi tersebut dan segera mencapai gencatan senjata, memastikan perlindungan warga sipil dan masuknya bantuan kemanusiaan secara berkelanjutan ke seluruh Jalur Gaza melalui darat, udara, dan laut.

Pernyataan itu juga menuduh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu "mengekspor krisisnya ke wilayah Palestina, kawasan ini, dan dunia," serta menggunakan kebijakan 'menanggung akibat' dalam berurusan dengan semua pihak untuk mengurangi parahnya krisis tersebut dan mempertahankan posisinya sebagai PM.

Laporan: Redaksi