Pembuangan air terkontaminasi nuklir dari PLTN Fukushima Daiichi ke laut oleh Jepang mendapat kecaman dari Greenpeace Indonesia, menyerukan organisasi pemerintah internasional, seperti G7 dan ASEAN, untuk mengambil sikap terhadap rencana tersebut.

Jakarta (Indonesia Window) – Rencana Jepang membuang air yang terkontaminasi nuklir menuai banyak kecaman. Country director Greenpeace Indonesia baru-baru ini turut menyampaikan seruannya untuk membatalkan rencana tersebut.

"Tuntutan kami adalah untuk secara tegas mendesak pembatalan rencana ini, dan masih ada metode lain. Jika praktik ini dibiarkan, maka ini akan menjadi suatu preseden, dan itu sangat berbahaya,” ujar Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak.

“Saya rasa pemerintah Jepang memerlukan persetujuan yang luas, persetujuan sosial maupun politik dari berbagai pemangku kepentingan di Jepang serta di luar Jepang,” lanjutnya,

“Bahkan menurut saya, analisis ilmiah mengenai air limbah dari Fukushima ini tidak cukup konklusif. Masih ada ilmuwan lain yang justru memilih untuk lebih berhati-hati atau bahkan bersikap kritis, karena kita membicarakan zat yang mungkin membutuhkan waktu lebih dari 1.000 tahun untuk larut di alam, dan potensi kerusakan terhadap lingkungan maupun manusia bisa sangat berbahaya.”

Leonard memperingatkan tentang penumpukan radioaktif dalam rantai makanan, serta mendesak untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dan akibat yang ditimbulkan dari bencana limbah nuklir.

"Jika kita berbicara tentang rantai makanan, maka kita berbicara tentang potensi akumulasi. Dan Jepang lebih mengetahui hal ini daripada seluruh dunia melalui bencana Minamata beberapa dekade lalu. Hampir dipastikan ada akumulasi zat yang terkontaminasi, dan kita berbicara tentang (zat) radioaktif di sini. Bagi Indonesia, kami mengimpor produk laut dari Jepang. Kita seharusnya tidak membatasi diri kita sendiri dalam hal dampak langsungnya. Kita berbicara tentang potensi bencana limbah nuklir, yang akan membutuhkan banyak dana atau anggaran atau uang untuk menanganinya jika itu terjadi."

Leonard juga menyerukan organisasi pemerintah internasional, seperti G7 dan ASEAN, untuk mengambil sikap terhadap rencana pembuangan air terkontaminasi nuklir oleh Jepang.

“Jepang, tentu saja, merupakan bagian integral dari G7. Saya rasa, meskipun para kepala negara anggota G7 juga telah semacam berkompromi dalam hal ini, kami yakin bahwa rakyat dan juga parlemen dapat didesak untuk mengambil sikap dalam menentang rencana ini.”

“Saya rasa ASEAN juga harus mengambil posisi yang lebih jelas dalam hal ini, menegaskan kembali posisinya sebagai kawasan bebas nuklir, terutama karena ini sangat terkait dengan sumber daya laut dan maritime,” tegasnya.

Laporan: Redaksi