Opini – ‘Panic Buying’ dan kebijakan satu harga (1 dari 2 tulisan)

Sejak mendekati akhir tahun 2021 lalu harga pangan, khususnya minyak goreng mengalami kenaikan. Harga minyak goreng yang sebelumya sekitar 14.000 rupiah melonjak hingga mencapai 28.000 rupiah per liter. Saat ini harga minyak goreng di pasaran berkisar 21.000 rupiah.

Kenaikan harga minyak goreng ini disebabkan tingginya harga minyak sawit dunia.

Berdasarkan catatan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) atau Inacom, harga CPO (crude palm oil) hasil lelang pada 19 Januari 2022 menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu mencapai 15.000 rupiah per kilogram.

Sementara sepanjang tahun lalu, harga CPO naik 34,65 persen dengan harga tertinggi 14.950 rupiah per kg dan harga terendah 8.875 rupiah per kg.

Walaupun pada 2021 lalu Indonesia merupakan produsen CPO nomor satu di dunia dengan memproduksi 58,3 persen CPO dari total produksi CPO dunia, Indonesia tidak mampu mengendalikan kenaikan harga CPO, hingga harga minyak goreng sawit di dalam negeri ikut melonjak.

Pemerintah Indonesia terpaksa mengeluarkan kebijakan satu harga dengan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dari semula 11.000 rupiah per liter menjadi 14.000 rupiah per liter.

Minyak goreng ini tersedia di toko dan waralaba yang tersebar di wilayah perkotaan. Akibatnya banyak warga yang membeli dan melakukan aksi borong untuk mendapatkan minyak goreng harga murah.

Minyak goreng satu harga 14.000 rupiah yang dijual di retail modern cepat ludes, memperlihatkan masyarakat yang mengalami panic buying dengan cara memborong produk ini.

Panic buying

Fenomena panic buying merupakan tindakan membeli sejumlah besar produk atau komoditas tertentu karena ketakutan tiba-tiba akan kekurangan atau terjadi kenaikan harga di waktu mendatang.

Beberapa tahun belakangan ini beberapa barang menjadi sasaran panic buying karena dianggap sulit ditemukan hingga langka.

Hal seperti ini juga terjadi saat pertama kali virus corona terdeteksi di Indonesia, menyebabkan masker, hand sanitizer, temulawak hingga ‘susu beruang’ diborong  ramai-ramai, bahkan ada indikasi penimbunan barang karena langka dan tingginya produk-produk ini.

Mengenai harga minyak goring, merujuk pada informasi dari Kementerian Perdagangan, kebijakan penetapan satu harga pada minyak goreng ini tidak hanya dibuka beberapa hari atau pekan saja, melainkan enam bulan lamanya.

Namun, nyatanya panic buying tak bisa dihindarkan di hari pertama pemberlakuannya.

Banyak toko langsung kehabisan stok minyak goring, sedangkan tak sedikit masyarakat tidak kebagian. Lantas, kenapa orang mudah panic buying?

Menurut Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno, panic buying disebabkan oleh lemahnya pemahaman konsumen terkait panic buying.

Panic buying bukanlah tindakan yang smart, baik dari sisi ekonomi dan sosial.

Kebijakan yang dibuat pemerintah juga kurang spesifik dan lemah dalam pengawasan.

Jika tidak diimbangi dengan mekanisme dan pengawasan yang kuat di lapangan, pemberian subsidi  justru akan menimbulkan masalah baru, misalnya salah sasaran. Kelompok yang semestinya mendapatkan manfaat subsidi justru kalah oleh kelompok lain yang lebih berdaya secara ekonomi.

Potensi munculnya panic buying yang dilakukan oleh konsumen dengan kemampuan finansial baik akan sangat besar, bahkan mungkin saja akan terjadi penimbunan oleh oknum demi meraup keuntungan pribadi.

Lemahnya mekanisme dan pengawasan selama inilah yang menyebabkan panic buying, dan penimbunan terjadi di masyarakat.

Selain itu, pemerintah selama ini juga kurang tepat dalam mengukur keberhasilan program subsidi yang dilakukan.

Tolok ukur subsidi selama ini adalah berapa barang/rupiah yang sudah digerojokan, bukan berapa banyak masyarakat terdampak yang menikmati subsidi.

Selain memberikan subsidi untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah hendaknya memikirkan solusi akhirnya, karena subsidi dinilai bukan jalan keluar atas tingginya harga suatu produk di pasaran.

Ibarat orang sakit yang diberi minyak angin/balsem, pemberiaan subsidi ini tidak akan menyembuhkan penyakit yang sebenarnya. Sifatnya hanya menghangatkan sementara di tempat tertentu saja.

Idealnya pemerintah mendiagnosis penyebab dari mahalnya minyak goreng, kemudian memberikan obat yang tepat.

Sementara itu, pakar perilaku manusia Dr. Ali Fenwick mengatakan, setidaknya ada empat alasan mengapa orang merasa perlu memborong dan menimbun barang di rumah.

Pertama, modus bertahan hidup. Situasi yang tidak pasti atau mengancam akan membuat bagian otak yang lebih primitif mengambil alih, dan tujuan utamanya adalah bertahan hidup.

Kondisi ini akan menekan atau mengacaukan pola pikir rasional. Jadi, meski pemerintah berjanji kebutuhan pokok akan tetap terjamin, tak banyak orang patuh.

Mayoritas orang belum pernah berada dalam situasi krisis kesehatan seperti sekarang, sehingga mereka lebih memilih membeli makanan lebih banyak daripada kelaparan.

Kedua, efek kelangkaan. Langkanya beberapa barang dan produk membuat orang menganggapnya sebagai hal yang berharga, sehingga mereka rela membayarnya dengan harga mahal.

Hal ini juga membuat orang membeli barang yang tidak dibutuhkan karena tiba-tiba menganggapnya bernilai lebih. Ini menjelaskan mengapa ada orang yang kalap membeli berdus-dus mie instan atau tisu toilet, walau di rumah masih ada.

Ketiga, perilaku kawanan. Fenwick menjelaskan bahwa faktanya, berita tentang orang-orang yang memborong barang, bahkan yang sebenarnya tidak dibutuhkan, bisa memicu orang lain melakukan hal yang sama.

Segala sesuatu memang serba tidak pasti sekarang ini, entah kapan wabah akan berakhir dan ekonomi bangkit kembali. Ini akan mendorong masyarakat melakukan apa yang orang lain perbuat, bahkan meski hal itu tidak tepat.

Keempat, rasa kendali. Dalam situasi yang tidak pasti, orang butuh merasa memiliki kendali akan sesuatu. Membeli barang kebutuhan pokok dalam jumlah banyak membuat masyarakat merasa punya kendali, karena menganggap jika hal terburuk datang, mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

(bersambung)

Penulis: Rismiyana (guru dan pemerhati sosial kemasyarakatan)