Pemerintah luncurkan kebijakan satu peta guna percepatan pembangunan nasional

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Di samping itu, pemerintah juga perlu memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

Jakarta (Indonesia Window) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diwakili oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan ‘White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024’ serta Penyampaian Hasil Capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di The St. Regis, Jakarta, Kamis (18/7) sore.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berharap Geoportal Kebijakan Satu Peta dapat menciptakan efisiensi ruang dan percepatan pembangunan, ungkap Sekretariat Kabinet RI dalam pernyataan tertulisnya pada Jumat.

“Dengan one map policy ini diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruangan, sehingga proses pembangunan bisa cepat,” ucap Menhan Prabowo Subianto.

Kecepatan sangat dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, kata Menteri Pertahanan, seraya menambahkan, di samping itu, di tengah persaingan dan ketidakpastian global, pemerintah harus mampu memberikan kepastian dan iklim usaha yang efisien untuk meraih investasi.

“Kita butuh investasi, untuk itu, kita perlu iklim yang baik, untuk itu, kita perlu governance (tata kelola) yang baik. Kebijakan satu peta ini ternyata dalam waktu singkat telah berhasil menurunkan tumpang tindih pemanfaatan ruangan,” kata Prabowo.

Menhan juga menekankan pentingnya efisiensi dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Di samping itu, pemerintah juga perlu memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Saya sangat optimis. Kekayaan kita sangat besar. Potensi kita sangat besar, tapi memang kita harus lebih efisien. Kita harus kelola dengan baik, ambil kebijakan yang masuk akal ya, dan kita bertekad untuk mitigasi kebocoran, mitigasi penyelewengan, mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Menurutnya, kehadiran program-program digital dalam berbagai bidang sangat penting untuk menciptakan efektivitas dalam pemerintahan dan percepatan pembangunan nasional.

“Dengan program-program semacam ini, ‘one map policy’, dengan e-katalog, dengan teknologi di semua bidang, kita sangat mungkin untuk mengurangi ketidakefisienan. Saya yakin dan percaya bahwa kebijakan-kebijakan seperti ini akan membuahkan hasil. Dengan tadi kawasan-kawasan ekonomi khusus dan program-program proyek strategis nasional kita bisa mempercepat pembangunan,” tandasnya.

Hadir dalam acara ini, antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Muhammad Ali.

Laporan: Redaksi