Menlu: HAM seharusnya beri perlindungan bagi martabat manusia
HAM seharusnya beri perlindungan bagi martabat manusi dan harus terus menjadi perhatian bersama, termasuk masalah HAM akibat perang di Ukraina.
Jakarta (Indonesia Window) – HAM seharusnya beri perlindungan bagi martabat manusia, bukan mempertajam rivalitas geo-politik, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sambutan pembukaannya pada kegiatan ‘Regional Conversation on Human Rights (RCHR)’ yang dilaksanakan pada 20 Desember 2022.
“HAM seharusnya beri perlindungan bagi martabat manusia dan harus terus menjadi perhatian bersama, termasuk masalah HAM akibat perang di Ukraina,” katanya seraya menambahkan,”kita harus selalu mengedepankan hak-hak asasi manusia (HAM) dan terus menolak semua perlakuan HAM yang salah”.
Selain itu, Menlu Retno juga menyampaikan tiga hal penting terkait isu HAM di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini dan perlu menjadi fokus bersama di kawasan, yaitu:
Pertama, penguatan kapasitas institusi HAM nasional dan kawasan, antara lain melalui penguatan AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights), kata menlu dengan harapan ke depannya, platform dialog HAM di kawasan ini dapat dilembagakan.
.jpg)
Kedua, penanganan isu HAM yang paling mendesak, antara lain hak perempuan dan anak. Ketiga, peningkatan kolaborasi dalam kerangka HAM.
Melalui kesempatan tersebut, menteri luar negeri Indonesia juga mengumumkan pencalonan negara anggota ASEAN ini sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026.
Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Türk, melalui pesan rekamannya menyampaikan pentingnya multilateralisme dan mengajak seluruh negara anggota PBB untuk memperkuat sistem perlindungan HAM dalam kerangka regional maupun global, khususnya bagi Indonesia melalui keketuaannya di ASEAN pada tahun 2023.
Kegiatan Regional Conversation on Human Rights (RCHR) ini diinisiasi oleh Indonesia dalam rangka merayakan hari HAM sedunia, serta menandai akhir dari keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB periode 2020 – 2022.
RCHR tersebut mengambil tema ‘Upholding Human Rights: Past Legacy and Future Action’ atau Menegakkan Hak Asasi Manusia: Warisan Masa Lalu dan Aksi Masa Depan”.
Para pembicara baik dari Asia-Pasifik maupun organisasi internasional hadir dalam kegiatan ini, antara lain: Perwakilan Kantor Komisi Tinggi HAM di Bangkok, Ketua Komnas Perempuan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK, Kantor Staf Presiden, Wakil Indonesia untuk AICHR, WHO Indonesia, serta akademisi dan ahli di Asia Pasifik.
RCHR 2022 diikuti oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait di Indonesia, perwakilan kedutaan besar negara sahabat di Jakarta, National Human Rights Institutions, badan-badan PBB, LSM yang bergerak di bidang hak perempuan dan anak, pendidikan, dan kesehatan, serta para akademisi dan juga insan media. RCHR diharapkan menjadi forum kepemimpinan Indonesia yang berkelanjutan di bidang HAM di Kawasan Asia dan Pasifik.
Laporan: Redaksi
