Laporan tentang HAM di China 2021, yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, dibantah oleh Kedutaan Besar (Kedubes) China di Inggris, menekankan bahwa semua urusan yang berkaitan dengan Xinjiang, Hong Kong, dan Tibet merupakan urusan dalam negeri China, dan tidak mengizinkan campur tangan dari pihak asing.

 

London, Inggris (Xinhua) – Kedutaan Besar (Kedubes) China di Inggris pada Sabtu (10/12) menyesalkan dan menentang "komentar tidak bertanggung jawab" dan "tuduhan tidak masuk akal" mengenai situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di China dalam sebuah laporan 2021 yang baru-baru ini dirilis oleh Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris.

Menanggapi tudingan tidak berdasar laporan tentang HAM tersebut, bahwa situasi hak asasi manusia di China terus memburuk, pihak kedubes mengatakan, "China selalu berkomitmen untuk mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar rakyatnya, serta telah membuat kemajuan besar dalam perjuangan hak asasi manusia, yang merupakan sebuah fakta yang diakui oleh siapa pun yang bebas dari prasangka."

Kedubes tersebut menekankan bahwa semua urusan yang berkaitan dengan Xinjiang, Hong Kong, dan Tibet merupakan urusan dalam negeri China, dan tidak mengizinkan campur tangan dari pihak asing.

Xinjiang berada dalam periode pembangunan terbaik dalam sejarah, dengan pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, peningkatan mata pencaharian, dan persatuan etnis, kata pihak kedubes, sembari mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah China di Xinjiang telah mendapatkan dukungan penuh masyarakat dari semua kelompok etnis.

Mengenai Hong Kong, selama 25 tahun terakhir sejak kembali ke pangkuan China, penduduk Hong Kong telah menikmati lebih banyak hak dan kebebasan sesuai hukum dibandingkan dengan yang mereka dapatkan selama pemerintahan kolonial Inggris, kata kedubes tersebut.

Perihal Tibet, ekonomi daerah tersebut telah mempertahankan pertumbuhan yang pesat dan kehidupan masyarakat terus membaik sejak pembebasan damai Tibet lebih dari 70 tahun lalu, kata pihak kedubes, seraya menambahkan bahwa masyarakat dari seluruh kelompok etnis menikmati kebebasan beragama sesuai hukum, dan semua hak mereka dilindungi sepenuhnya.

China selalu menyambut media dan jurnalis dari negara-negara lain untuk meliput di China sesuai dengan hukum dan peraturan, dan klaim pihak Inggris tentang pembatasan China terhadap kebebasan media sama sekali tidak berdasar, tambah pihak kedubes.

"Kami mendesak pihak Inggris untuk mengoreksi kemunafikannya terkait isu-isu hak asasi manusia, menghentikan praktik standar gandanya, serta berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dengan cara apa pun," papar pernyataan tersebut.

Laporan: Redaksi