KTT G20 bahas akses vaksin COVID-19 dan relaksasi utang

Bogor, Jawa Barat (Indonesia Window) – Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang digelar secara virtual di Riyadh pada Sabtu malam (21/11) membahas finance track dan sherpa track, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai pertemuan tersebut.

Fokus pembahasan pada finance track adalah mengenai upaya pemulihan ekonomi akibat pandemik COVID-19, termasuk pembiayaan COVID-19 serta relaksasi pembayaran utang bagi negara berpendapatan rendah.

“Pada hari pertama ini, tentu fokusnya adalah pada pemulihan ekonomi dan kondisi ekonomi global di mana seluruh pimpinan negara akan menyampaikan dukungan dari sisi kebijakan untuk bersama-sama memulihkan ekonomi akibat COVID-19 yang sangat luar biasa,” ujarnya.

Dukungan kebijakan perekonomian dan keuangan terutama di bidang fiskal, moneter, dan regulasi di bidang sektor keuangan, harus terus dilakukan, kata Sri Mulyani.

Menurut dia, meskipun pada kuartal III banyak perekonomian di kelompok G20 sudah menunjukkan pembalikan, namun masih sangat rapuh.

“Di dalam pembahasan finance track ditekankan agar kebijakan-kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi tetap dilakukan dan jangan ditarik terlalu dini. Artinya, kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi sektor keuangan harus tetap dijalankan sampai ekonomi betul-betul pulih,” ujarnya.

Menkeu melanjutkan, di dalam finance track juga dibahas mengenai pembiayaan untuk vaksin COVID-19 yang memakan sumber daya sangat besar, sehingga bagaimana negara-negara, terutama negara berkembang, bisa mendapatkan akses vaksin menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan tersebut.

“Di sinilah peranan dari lembaga-lembaga multilateral menjadi sangat penting. Akses vaksin ini penting karena tidak akan ada pemulihan ekonomi di seluruh dunia sampai seluruh negara mendapatkan akses vaksin tersebut,” ujar Sri Mulyani.

KTT G20 juga membahas mengenai Debt Service Suspension Initiative (DSSI), yaitu inisiatif untuk memberikan fasilitas relaksasi bagi pembayaran utang negara-negara miskin yang saat ini menghadapi kondisi ekonomi dan fiskal yang sangat sulit.

“Di dalam pembahasan yang didukung oleh lembaga multilateral, seperti IMF (Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia, disepakati untuk memberikan relaksasi cicilan utang. Tadinya pada sampai akhir tahun ini, kemudian diperpanjang hingga pertengahan tahun 2021,” jelas Menkeu.

Tujuan dari inisiatif tersebut adalah agar negara berpendapatan rendah dapat memiliki ruang fiskal untuk bisa menangani COVID-19.

Para pemimpin G20 menyepakati penundaan pembayaran utang bagi 46 dari 77 negara yang memenuhi syarat masuk dalam DSSI.

“KTT ini nanti akan menyepakati bahwa hal itu penting untuk mendukung negara-negara miskin agar mereka memiliki ketahanan lebih untuk menangani COVID-19. Selain itu, treatment terhadap utang bisa disamakan antara negara-negara yang selama ini tergabung di dalam Klub Paris dam yang di luar Klub Paris,” kata Sri Mulyani.

Laporan: Redaksi