Negara-negara UE di Mediterania serukan tindakan konkrtet atasi migrasi ilegal

Kesepakatan migrasi dan suaka baru diharapkan tuntas sebelum pemilihan Parlemen Eropa tahun depan, guna memenuhi kebutuhan negara-negara garis depan Uni Eropa (UE) yang menerima sebagian besar migran.

 

Valletta, Malta (Xinhua) – Para pemimpin sembilan negara Eropa selatan menyerukan agar Uni Eropa (UE) memfinalisasi kesepakatan migrasi dan suaka baru sebelum pemilihan Parlemen Eropa tahun depan, serta meningkatkan upaya-upaya untuk mencegah keberangkatan migran dari Afrika Utara.

Kebutuhan negara-negara garis depan UE yang menerima sebagian besar migran harus “terpenuhi secara memadai,” misalnya dengan meningkatkan operasi pengawasan di perbatasan eksternal UE untuk memutus jaringan perdagangan manusia, menurut pernyataan bersama yang dikeluarkan pada akhir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Med9 pada Jumat (29/9) di Malta.

Selain Malta, negara-negara yang berpartisipasi dalam pertemuan yang berlangsung selama satu hari itu termasuk Prancis, Yunani, Italia, Kroasia, Siprus, Portugal, Slovenia, dan Spanyol.

Mereka juga menyerukan pendekatan baru untuk meningkatkan laju pemulangan para pencari suaka yang ditolak dan warga negara ketiga lainnya yang tidak memiliki hak hukum untuk tinggal di UE, dan untuk mengatasi akar masalah migrasi ilegal dengan tetap menghormati perlindungan hak-hak dasar dan kewajiban internasional.

“Sangat penting untuk bekerja sama dengan mitra internasional dan negara tetangga, saling memperhatikan satu sama lain, dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah kita,” ujar Perdana Menteri Malta Robert Abela dalam sebuah konferensi pers di akhir KTT itu.

Abela mengatakan bahwa hubungan UE dengan kawasan Mediterania Selatan membutuhkan “penataan ulang,” sehingga hubungan tersebut lebih dari sekadar bantuan dan membantu negara-negara untuk memanfaatkan potensi teknologi mereka dengan lebih baik.

“Pada akhirnya, isu tersebut perlu ditangani di sumbernya, jadi kami membutuhkan bantuan yang lebih kuat di negara-negara asal (migran),” ujarnya.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan bahwa sudah waktunya untuk menangani migrasi “secara konkret, terstruktur, dan mudah-mudahan secara definitif.”

“Kita mungkin menjadi pihak pertama yang terdampak krisis migrasi, namun hal itu juga akan berdampak pada banyak negara lain,” ujarnya.

Laporan: Redaksi