Kerja sama maritim akan menjadi salah satu prioritas dan akan mendorong kerja sama praktis dan konkret antara ASEAN dan negara mitra wicara.

​

Jakarta (Indonesia Window) – Indonesia merekomendasikan pembentukan ASEAN Maritime Outlook (AMO) atas dasar kepentingan peningkatan kerja sama maritim ASEAN dengan mitra yang lebih luas, kata Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, pada Pertemuan Dewan Politik Keamanan ASEAN ke-25 di Phnom Penh, Kamboja, Kamis.

"Kerja sama maritim harus menjadi masa depan yang menyatukan kita dengan mitra, bukan malah memisahkan. Indonesia mengetahui potensi besar kontribusi kerja sama di sektor tersebut untuk kesejahteraan di Indo-Pasifik," tutur menlu seperti dikutip dalam laman Kemenlu RI.

Isu maritim sering hanya didekati dari perspektif keamanan secara sempit, katanya, seraya menambahkan, sementara potensi kerja sama maritim, terutama di Indo-Pasifik sangatlah besar, oleh karena itu ASEAN memasukkan kerja sama di bidang tersebut sebagai salah satu prioritas ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

Tahun depan, Indonesia akan memegang keketuaan ASEAN, dan isu kerja sama di bidang kelautan tersebut akan menjadi salah satu prioritas dan akan mendorong kerja sama praktis dan konkret antara ASEAN dan negara mitra wicara.

Selain isu maritim, menlu RI dalam pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya visi yang progresif mengenai hak asasi manusia, dan mengajak ASEAN untuk pengarusutamaan HAM (hak asasi manusia) ketiga pilar kerja sama ASEAN (Pilar Kerjasama Masyarakat Politik dan Keamanan, Pilar Kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Pilar Kerjasama Masyarakat Sosial Budaya ASEAN).

Menlu mengusulkan agar dialog HAM ASEAN dilakukan secara reguler dan terbuka dengan menyertakan semua pemangku kepentingan, dan ASEAN memperkuat mandat perlindungan badan HAM ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).

Pada kesempatan tersebut, Indonesia juga diwakili oleh Menteri Koordinator (Menko) Polhukam RI, Mohammad Mahfud MD, yang mengangkat isu penyelundupan manusia, Laut China Selatan, serta dinamika di kawasan dan dunia.

Menkopolhukam menyampaikan agar penanganan ketiga isu tersebut dilakukan secara komprehensif melalui mekanisme ASEAN.

Pertemuan Dewan Politik Keamanan ASEAN ke-25 tersebut telah mendengarkan laporan Sekretariat ASEAN atas perkembangan implementasi Cetak Biru Pilar Politik dan Keamanan (Polkam). Hingga saat ini tercatat 290 dari 295 action lines telah diselesaikan di Pilar Polkam.

Pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN untuk melihat implementasi dan potensi sinergi berbagai kerja sama di Pilar Politik-Keamanan ASEAN.

Laporan: Redaksi